4 KK Kasepekang di Bangli Dapat Hak Pilih saat Pemilu

Kadek Mahesa Gunadi mengatakan, terdapat 4 KK terdiri dari sembilan orang di Desa Bunutin yang terkena sanksi kasepekang karena permasalahan adat. Namun hal itu tidak menghilangkan hak pilihnya. Mahesa juga memastikan warga tersebut dapat menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024. Ketika ditanya penyebab warga tersebut terkena sanksi kasepekang, Mahesa memilih untuk tidak menjawab.

“Warga tersebut sudah masuk DPT (Daftar Pemilih Tetap) jadi sudah bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Tahun 2024,” katanya saat dikonfirmasi, Sabtu (18/11/2023).

Selain itu, Gunadi terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan proses penyusunan daftar pemilih sesuai prosedur. Sejauh ini ia telah melakukan pertemuan dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bunutin, Kepala Desa Bunutin, Babinsa, dan Babinkamtibmas untuk membahas hak pilih warga kasepekang.

“Semuanya berjalan lancar,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua PPS Desa Bunutin, I Wayan Mertana, mengatakan selama ini pihaknya telah melaksanakan proses penyusunan daftar pemilih sesuai dengan prosedur. Pihaknya mendampingi langsung Panitia Pemutahiran Data Pemilih (Pantarlih) yang melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) ke rumah warga kasepekang.

“Kami sudah menyusun daftar pemilih sesuai dengan prosedur. Termasuk pada saat Coklit ke rumah warga kasepekang saya dampingi langsung bersama Babinsa, Babinkamtibmas, dan Bawaslu. Astungkara saat ini warga tersebut sudah masuk dalam DPT,” ungkap Mertana.