Tabanan, IDN Times - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Tabanan tahun 2024 ini menargetkan sebanyak 4.400 akseptor KB baru. Untuk mencapai target ini, Dinas PPKB menyiapkan layanan serta penyediaan alat kontrasepsi KB secara gratis.
Salah satu layanan gratis ini berupa penangungan biaya tubektomi di rumah sakit oleh Dinas PPKB sampai layanan KB menggunakan mobil keliling.
Kepala Dinas PPKB Tabanan, Ni Wayan Mariati mengatakan layanan KB gratis di Tabanan adalah kegiatan yang rutin di lakukan setiap tahun.
"Saat ini layanan KB gratis itu baru menyasar di Kecamatan Pupuan dan Kecamatan Tabanan. Sementara untuk kecamatan lain masih dibuatkan jadwal usai kegiatan orientasi kader tim pendamping keluarga," ujar Mariati, Senin (8/4/2024).
Mekanisme layanan KB gratis ini menggunakan mobil pelayanan KB keliling yang jadwalnya diatur untuk menyasar semua Kabupaten. Selain itu, layanan gratis KB juga bisa didapatkan masyarakat di setiap puskesmas pembantu, rumah sakit, praktik mandiri, bidan maupun rumah sakit swasta.
"Diharapkan target 4.400 akseptor baru tahun 2024 ini bisa kita capai," katanya.
Saat ini pemerintah juga sedang mendorong penggunaan alat kontrasepsi KB jangka panjang maupun permanen. Salah satu kontrasepsi permanen adalah tubektomi.
Menurut Mariati, kontrasepsi jenis ini disarankan bagi pasangan yang benar-benar tidak ingin lagi memiliki anak.
Dinas PPKB Tabanan menanggung semua biaya untuk prosedur tubektomi di rumah sakit. Jadi bagi akseptor KB yang ingin melakukan tubektomi tidak perlu memikirkan biayanya.
"Para perempuan yang menjalani tubektomi mendapat uang pengganti selama tiga hari sebesar Rp450.000, sehari dapat Rp 150.000. Uang pengganti ini adalah pegganti pendapatakan karena mereka tidak bekerja selama tiga hari," jelasnya.
Menurut Mariti, program KB saat ini sebagai pendukung utama menurunkan stunting, mengentaskan kemiskinan ekstrem dan pengendalian inflasi. "Layanan KB gratis ini berorientasi untuk peningkatan kualitas keluarga," ujarnya.
ia melanjutkan, KB berfungsi untuk mengatur jarak kehamilan dan kelahiran sehingga dapat mencegah stunting sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas dengan jumlah anak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung masing-masing keluarga.