Apakah Boleh Prank Polisi? Ini Penjelasan Polda Bali

Kombes Bayu menyampaikan bahwa seharusnya oknum-oknum tertentu atau masyarakat tidak melakukan prank terhadap aparat kepolisian. Mengingat risiko hukum yang mereka hadapi sehingga bisa menyebabkan aparat kepolisian menjadi pelanggar hukum. Misalnya salah tangkap karena prank kasus yang dilaporkan.

“Kalau yang kayak gitu ya sebenarnya jangan. Karena kan berisiko itu kan. Nggak boleh. Bisa nanti malah membuat hal yang tidak baik, polisi malah menjadi melanggar hukum,” jelasnya.

Lalu bagaimana dengan oknum yang melakukan prank kepada pihak kepolisian? Apakah ada sanksi hukum yang bisa menjeratnya? Diungkapkan oleh Kombes Bayu, bahwa pembuat laporan palsu bisa dikenakan pidana dan dijerat Pasal 242 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman 7 tahun.

“Kepada yang membuat laporan palsu, dia kan bisa kena proses hukum juga karena membuat laporan palsu. Polisi juga bisa salah bertindak nantinya kalau ada laporan palsu,” jelasnya.

Kejadian laporan palsu juga pernah dialami oleh jajaran Kepolisian Polda Bali. Peristiwa rekayasa tersebut sudah dibuatkan laporan pengaduannya. Para pelapor mengaku menjadi korban tindak pidana, baik penganiayaan maupun kekerasan.

Rekayasa ini terbongkar setelah aparat kepolisian mendalami keterangan pelapor dan melakukan penyelidikan. Laporan palsu prank aparat kepolisian dengan lokasi di Bali ini bahkan telah melibatkan jajaran Kementerian. Berikut catatan IDN Times terkait dengan laporan palsu:

• Perempuan di Kabupaten Tabanan mengikat tubuh dan menyumpal mulutnya. Ia mengaku diculik hingga Menteri PPPA datang pada Sabtu (30/4/2022)
• Mengaku dirampok, seorang perempuan di Kuta Selatan ternyata pulang mabuk pada Sabtu (19/3/2022)
• Perempuan di Bangli mengaku dirampok, membuat simpul ikatan belajar dari internet yang terjadi pada Kamis (7/10/2021)