Belajar dari Kebakaran Sade, Desa Wisata Bali Perlu Mitigasi Bencana

Meskipun demikian, animo masyarakat menurun sebagai pengelola desa wisata. Mendra menjelaskan bahwa fenomena karena perbedaan sistem pengelolaan desa wisata, sehingga membuat masyarakat kembali ke pekerjaan awal mereka.

“Begitu pandemi sudah berbalik masyarakat kembali kepada habitatnya sebagai pekerja, karena mengembangkan desa wisata tidak semudah seperti membalikkan tangan butuh proses panjang,” paparnya.

Tantangan mengelola desa wisata terletak pada basis komunitas (community based). Kata Mendra, hal inilah yang membedakan desa wisata dengan unit usaha lainnya.

“Karena community based tourism ini melibatkan banyak unsur, tidak mudah membuat kebijakan-kebijakan dalam melaksanakan ekonomis bisnisnya,” kata Mendra. 

Desa di Bali telah mendapatkan pelatihan tangguh bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali dan masing-masing kabupaten. Satu sisi, Mendra menegaskan bahwa desa wisata juga membutuhkan pelatihan serupa.

“Ada risiko kebencanaan, jangan berpikir cuannya saja, karena dengan segala keterbatasan, tentu di beberapa desa tidak ada asuransi,” jelasnya

Ia berharap pendampingan desa wisata tangguh bencana dapat berlangsung secara kontinu. Termasuk menjalin kerja sama dengan instansi terkait untuk membuat model desa wisata tangguh bencana. 

Mendra juga turut membahas soal peristiwa kebakaran yang menimpa Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia melihat Desa Adat Sade sebagai komunitas adat yang unik dengan tatanan masyarakat adatnya.

Kebakaran yang terjadi di Sade bagi Mendra adalah pembelajaran penting dalam mitigasi bencana alam maupun nonalam.

“Ini perlu menjadi pembelajaran, jangan hanya mampu mengembangkan, risiko bencananya harus disiapkan,” ujar Mendra.

Ia berharap adanya desa wisata tangguh bencana dapat menjadi sarana mitigasi bencana. “Forkom Dewi siap berkolaborasi dengan BPBD dan APAD dengan harapan hal-hal yang akan terjadi seperti di Desa Sade ini bisa dimitigasi,” kata dia.

Mendra menegaskan kesiapsiagaan bencana ini adalah tanggung jawab multipihak. Termasuk penyediaan alat penanganan kebakaran hingga akses jalur evakuasi yang layak.