Nak Kodya Denpasar Bicara Tata Kelola Perkotaan

Terbatasnya ruang generasi muda untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan di ruang-ruang formal kota, membuat mereka memilih untuk melakukan upaya independen, atau melakukan pendekatan berbeda dari pemerintah, satu di antaranya melalui platform digital. 

Untuk mencari wadah yang tepat antara orang muda dengan pemerintah lokal mencurahkan masalah dan gagasannya, dibuatlah riset yang diprakarsai University College London (UCL) bersama Kota Kita (Indonesia) dan CatalyticAction (Lebanon) melalui penelitian "Co-producing Digital Platforms for Youth Inclusive Urban Governance (YUP)". Riset ini bertujuan untuk memahami peran orang muda dalam perencanaan dan tata kelola pembangunan kota melalui studi kasus di dua kota Indonesia: Solo dan Denpasar.

Penelitian ini berupaya memanfaatkan platform digital dan mengeksplorasi bagaimana pemuda dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi isu-isu perkotaan yang penting bagi mereka.

Tim Peliput Anugerah Jurnalisme Warga (AJW) 2024, Putri Santiadi, Lily Darmayanti, dan Putri Indrawati memetakan kawasan trotoar yang dialihfungsikan sebagai parkir motor di kawasan heritage Gajah Mada beserta kemacetannya. Mereka meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menertibkan serta memberikan sanksi, karena ini merupakan kawasan cagar budaya. Mereka juga menyarankan agar membuat pos pengawasan.

Warga Kecamatan Denpasar Barat, Teja Wijaya, juga menyampaikan Denpasar masih minim pemetaan ruang publik, terutama untuk bermain anak. Keterbatasan ruang bermain ini membuat anak-anak sering dimarahi saat bermain layangan atau bersepeda karena dilakukan di jalan.

Sedangkan perwakilan Komunitas Kota Masa Depan, Ardhinata Wibawa, menyampaikan ada perubahan tata ruang kota Denpasar yang menyebabkan kemacetan, dan berharap anak muda bisa dilibatkan dalam perancangan kota.

Kadis Kominfo dan Statistik Kota Denpasar, Alit Adhi Mertha, mengatakan terkait kemacetan di kota, hal ini karena pertumbuhan kendaraan tinggi tapi tidak bisa dilakukan pembatasan. Pihaknya saat ini akan melakukan penanganan pada kendaraan nopol luar Bali.

“Kawasan Gajah Mada kami programkan penertiban,” ujarnya, Jumat (21/6/2024).

Sementara untuk angkutan umum, ada Program Sibuset untuk mengangkut anak sekolah, namun ada keterbatasan. Trans Metro belum dimanfaatkan warga secara maksimal, padahal fasilitas ini bagus. Selain itu, kendala lainnya adalah jalan kecil menyulitkan kendaraan ini untuk beroperasi.

Mengenai ruang publik, menurut Alit Kota Denpasar telah membangun Youth Park karena memang ada permintaan dari warga sebelum pandemik. Ia menilai Pemkot sudah bergerak memenuhi permintaan warga, dan pihaknya juga banyak melakukan sesuatu tetapi informasinya tidak sampai ke warga.

Menurutnya, ajakan kolaborasi generasi muda itu penting. Warga juga bisa langsung melakukan pengaduan ke mobile app dan laman.

"Saat ini total pengaduan 1.800-an pada 2023, 663 pada 2024. Sampai 20 Juni, laman pengaduan yang menerima terbanyak adalah mobile app yakni 47 persen, dan website 21 persen. Kami pastikan ada prosedur pengaduan dan hasil perbaikan disampaikan ke pelapor," katanya.

Warga Denpasar lainnya, Dani, mempertanyakan station isi ulang air gratis untuk mengurangi sampah plastik dengan refill air. Ia menilai perlu ada monitoring dan evaluasi implementasi tentang pelarangan sampah plastik.

Kabid pengelolaan sampah dan B3 Dinas Lingkungan Hidup Denpasar, Ketut Adi Wiguna, mengakui sampah belum bisa ditangani dengan baik, tak hanya Denpasar juga Indonesia. Ia tidak setuju Denpasar disebut nomor 4 sebagai kota terkotor di Indonesia, karena sampah terbanyak di pantai dan sungai. Untuk ini, ada 50 petugas membersihkan pantai tiap hari Jumat. Menurutnya, penanganan sampah harus dimulai dari hulu dan hilir.

“Mestinya tiap TPA ada teknologi sehingga sampah tidak menggunung karena open dumping ditumpuk sampai 35 meter,” katanya.

Ia menyampaikan, mulai 1 Oktober 2024, warga diwajibkan untuk memilah dengan jadwal pengangkutan terpisah organik dan anorganik.