Skema Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Korban Disabilitas
Seluruh masyarakat punya hak yang sama di mata hukum
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Badung, IDN Times – Tindak pidana kekerasan seksual berpotensi tidak hanya dialami oleh masyarakat umum, namun juga berkebutuhan khusus. Hadirnya Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga melindungi hak-hak hukum para korban penyandang disabilitas. Nah, apa saja poin-poin penting bagi korban penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual sesuai aturan tersebut?
Dalam selebaran dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, menuliskan setiap tahapan perkara berkaitan korban disabilitas, maka penanganannya diakomodasi secara layak. Berikut ini skemanya.
1. Tidak adan pengecualian delik aduan terhadap korban penyandang disabilitas
Keberadaan delik aduan tidak berlaku bagi korban penyandang disabilitas. Keluarga korban, wali korban, dan/atau pendamping korban dapat melakukan pelaporan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), kepolisian, UPT bidang sosial, UPTD bidang sosial, dan/atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat terhadap perkara pelecehan seksual nonfisik, fisik, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.