Serikat Pekerja Mandiri Angkasa Pura Support Mogok Kerja

Aksi ini terjadi karena dua kali mediasi yang ditempuh tidak membuahkan hasil. SPM mengaku telah bertemu pihak manajemen untuk menuntut haknya dan menanyakan persoalan SK Project. Aksi mogok kerja ini akan dilakukan hingga tuntutan pekerja terpenuhi yaitu penghapusan kata "project" dalam SK Karyawan Tetap Project, dan pembuatan perjanjian kerja dengan pekerja.

"Di awal kami sudah beberapa kali melakukan mediasi, dan konsolidasi dengan pihak manajemen. Sampai hari ini pun tidak ada itikad baik dari pihak manajemen," katanya.

Sementara itu, pihak Angkasa Pura Supports menyampaikan telah melakukan sejumlah antisipasi untuk menjamin kelancaran operasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar sebagai dampak aksi tersebut. Menurut Branch Manager Angkasa Supports (APS) Denpasar, Djoko Setyo Pembudi, pihaknya telah melakukan antisipasi dan mitigasi untuk menjaga operasional bandara berjalan normal.

"APS juga telah berkoordinasi dan mengomunikasikan dengan stakeholder terkait, untuk memastikan semua layanan operasional APS di setiap pos layanan tetap berjalan normal," ungkapnya.

Sebelumnya, ratusan lebih karyawan Angkasa Pura Supports (APS) terancam berubah status dari permanen menjadi tenaga kontrak. Mereka kemudian melakukan aksi damai di depan Kantor Angkasa Pura Supports, Jalan Bypass Ngurah Rai Tuban, pada Kamis, 4 Juli 2024. Hasil pertemuan dengan perwakilan direksi saat itu disepakati beberapa poin penting di antaranya:

1. Para karyawan pada dasarnya mendukung perusahaan untuk melakukan merger
2. SPM meminta agar status karyawan yang semula PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu) atau permanen tidak diubah menjadi Pekerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau kontrak
3. Dalam kurun waktu tiga hari ke depan, para direksi dapat hadir untuk bertemu perihal negosiasi status pekerja
4. Bila mana dalam waktu tersebut belum ada kepastian dari pihak direksi APS, maka SPM akan melakukan orasi kembali
5. Jika dalam waktu dekat direksi APS berkenan menemui pihak SPM, maka pihak SPM tidak akan meminta bantuan kepada Gubernur, DPRD, dan DPR RI.