2. Desa diharapkan pasang anggaran maksimal untuk jaga-jaga

Ketua Komisi I DPRD Tabanan, Putu Eka Nurcahyadi (IDN Times/Wira Sanjiwani)

Sementara itu Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan, Putu Eka Nurcahyadi, berharap desa memasang anggaran secara maksimal ketika menentukan besaran BLT-DD, untuk berjaga-jaga terhadap kondisi ekonomi masyarakat ke depannya.

"Jika maksimal, apabila ada dana sisa, maka bisa kita buatkan regulasi atau merujuk pada salah satu regulasi pusat untuk bisa membenarkan desa membeli sembako. Karena dalam satu atau dua bulan ke depan bisa saja yang tidak terdampak menjadi terdampak," ujar Putu Eka.

Eka menyarankan dalam menentukan penerima BLT-DD jangan terlalu saklek berpatok pada seluruh 14 kriteria warga miskin berdasarkan Kementerian Sosial. Tetapi kuncinya adalah lewat musyawarah desa.

"Jangan terlalu berpatok pada seluruh kriteria 14 untuk menentukan penerima BLT. Ini bisa diputuskan lewat musyawarah desa," katanya.

3. Desa Belimbing di Kecamatan Pupuan masih ada slot untuk calon penerima BLT-DD yang belum terdata

Perbekel Desa Belimbing, Pupuan, Tabanan, Nyoman Surianto. (Dok.IDN Times/Istimewa)

Satu desa di Tabanan yang memasang anggaran BLT-DD secara maksimal adalah Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan. Jumlah anggarannya sebesar Rp541.118.550. Dana ini diperoleh berdasarkan aturan pemerintah, yaitu maksimal 35 persen dari dana Pagu Anggaran, di mana untuk Desa Belimbing sebesar Rp1.546.053.000.

Menurut Perbekel Desa Belimbing, Nyoman Surianto, dari musyawarah desa khusus telah ditetapkan sebanyak 203 Kepala Keluarga (KK) akan menerima BLT-DD. Penerima ini sebelumnya didata oleh petugas relawan Satuan Tugas (Satgas) COVID-19.

"Kami buatkan surat tugas. Tiga orang per banjar," terang Surianto.

Semua penerima BLT-DD ini, menurut Surianto, di luar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) seperti kriteria yang ditetapkan oleh pusat. Apabila ada masyarakat, yang di kemudian hari masih tercecer dan sebenarnya berhak menerima BLT-DD, pihak Desa Belimbing sudah memiliki langkah antisipasi, di mana anggaran yang ditetapkan untuk BLT-DD ini persentasenya maksimal dan belum terserap semua.

"Target maksimal adalah 301 KK. Baru terdata yang memenuhi syarat sebanyak 203 (KK). Jadi masih ada kuota," ujarnya.

Jika ada masyarakat yang merasa berhak menerima tetapi belum terdata, bisa langsung mendatangi kantor desa, atau langsung ke kepala kewilayahan masing-masing, atau menyalurkan keluhan melalui aplikasi E-Desa Belimbing yang bisa diunduh melalui Play Store.

"Kami juga tetap akan mengncek apakah masyarakat yang merasa berhak ini memenuhi syarat atau tidak," jelas Surianto.

Desa Belimbing sendiri saat ini sudah melalui verifikasi kecamatan dan sedang dalam persiapan pencairan BLT-DD. Dana ini ditargetkan akan cair pada minggu awal ini.

Baca Juga: Pengamat: Kasus Positif COVID-19 di Bali Seharusnya Sudah Ribuan

4. Sebanyak 57 KK di Desa Kukuh akan menerim BLT-DD

Perbekel Desa Kukuh, Marga, Made Sugianto (Dok.IDN Times/Istimewa)

Sementara itu Perbekel Desa Kukuh di Kecamatan Marga, Made Sugianto, mengungkapkan telah menetapkan 57 KK akan menerima BLT-DD berdasarkan pendataan dan musyawarah desa khusus. Saat ini pencairan BLT-DD Desa Kukuh sedang menunggu perubahan APBDes rampung.

Dalam menentukan anggaran untuk BLT-DD ini, pihaknya telah membatalkan dua pekerjaan. Yaitu pembentonan jalan pemukiman, dan perawatan lapangan desa dengan anggaran Rp103 juta lebih. Dari anggaran itu, jika dibagi Rp1.800.000, maka akan diperoleh angka 57. Sehingga jumlah itulah yang menjadi kuota untuk penerima BLT-DD di Desa Kukuh.

Sugianto mengaku mengikuti aturan dan petunjuk dari pemerintah dalam menetapkan penerima BLT-DD.

"Penerima kami prioritaskan warga kurang mampu yang tidak dapat PKH, BPNT dan bantuan Kemensos. Kami juga mengutamakan Kepala Keluarga yang mengalami sakit menahun atau kronis," jelasnya.

Baca Juga: Masuk Awal Mei, Klungkung Belum Selesai Mendata Penerima BLT Dana Desa