6 Permintaan yang Dibutuhkan Wisman Tiongkok Jika Berlibur ke Bali

Kedatangan Konjen Tiongkok tersebut justru dimanfaatkan Gubernur Bali untuk memaparkan kebijakan pembangunan kepariwisataan di Provinsi Bali lima tahun ke depan.

Seperti Pemerintah Provinsi Bali yang akan menata secara menyeluruh penyelenggaraan kepariwisataan di Bali berbasis budaya yang berkualitas. Selain itu, Koster akan mengembangkan lagi destinasi pariwisata, produk, promosi pariwisata, dan peningkatan pelayanan pariwisata secara berkualitas.

Terkait dengan kebijakan tersebut, semua pihak yang ikut menyelenggarakan pariwisata di Bali harus mengikuti aturan hukum dan kebijakan yang berlaku. Mereka harus ikut bertanggung jawab untuk menjaga citra Pariwisata Bali.

Koster juga menjelaskan tentang kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang menertibkan pengusaha jasa pariwisata yang ilegal (Tidak memiliki izin), dan perusahaan berizin namun usahanya menyimpang dari perizinan, dengan mengeluarkan Surat Gubernur yang memerintahkan Bupati dan Wali Kota se-Bali untuk melakukan penertiban sesuai kewenangannya.

Surat tersebut keluar setelah mendapatkan rekomendasi dari DPRD Provinsi Bali yang meminta agar Gubernur Bali melakukan penertiban secara tegas. Dengan dikeluarkannya surat tersebut, maka penertiban ini berlaku untuk semua pengusaha jasa pariwisata dari semua negara, termasuk yang diselenggarakan oleh pengusaha lokal Bali.

Jadi tidak hanya pengusaha dari Tiongkok saja yang ditertibkan supaya adil dan tidak diskriminatif.

Koster berharap Konjen Tiongkok memiliki pemikiran yang positif, bahwa kebijakan yang ia keluarkan tersebut tidak mengganggu hubungan dan kerja sama antar dua negara yang selama ini telah berjalan dengan baik. Tapi semata-mata dilakukan untuk menindak pengusaha yang melakukan praktik tidak sehat, dan melanggar peraturan hukum yang merusak citra pariwisata.

Konjen Tiongkok, Gou Haodong, merespon dengan baik apa yang disampaikan oleh Gubernur Bali. Konjen Tiongkok yang mewakili Pemerintahnya menyatakan sangat mendukung kebijakan penertiban tersebut. Bahkan ia menilai kebijakan penertiban tersebut termasuk tindakan yang sangat berani untuk meningkatkan kualitas pariwisata di Bali.

Konjen Tiongkok menyampaikan bahwa Pemerintah Tiongkok juga ikut mengawasi dan menertibkan pengusaha jasa pariwisata yang ilegal di Tiongkok serta memiliki jaringan dengan pengusaha lokal Bali.

Dalam kesempatan ini, Konjen Tiongkok menyebutkan ada enam unsur yang sebenarnya dibutuhkan oleh wisatawan Tiongkok. Di antaranya:

1. Makanan yang berkualitas termasuk diharapkan supaya disediakan kuliner Bali.
2. Wisatawan Tiongkok memerlukan akomodasi hotel yang memadai dan berkualitas untuk menampung para wisatawan dari Tiongkok sesuai kebutuhannya masing-masing mulai dari hotel bintang 5, bintang 4, sampai bintang 3.
3. Wisatawan Tiongkok membutuhkan transportasi yang kualitasnya baik, dan dilengkapi dengan AC.
4. Wisatawan Tiongkok membutuhkan destinasi pariwisata yang bervariasi, bukan hanya menikmati Pura Besakih, Pura Tanah Lot dan Pura Uluwatu saja. Tapi juga destinasi wisata yang ada di kabupaten lain seperti Jembrana, Buleleng, Tabanan, dan Klungkung.
5. Wisatawan Tiongkok juga perlu melihat pentas seni masyarakat Bali, upacara keagamaan masyarakat Bali dan memerlukan oleh-oleh hasil kerajinan masyarakat Bali untuk dibawa pulang ke negaranya.
6. Konjen Tiongkok juga menyarankan agar dibuat paket wisata selama beberapa hari di Bali yang berisi program kunjungan ke destinasi wisata, menyaksikan pementasan seni Bali, menyaksikan kegiatan keagamaan masyarakat Bali dan mengunjungi toko-toko yang menjual industri kerajinan rakyat Bali.

Terkait poin nomor enam, jika paket kunjungan tersebut dijual, kata Konjen, pasti akan mendapatkan wisatawan Tiongkok yang berkualitas dan memiliki cukup uang.

Konjen Tiongkok bahkan bersedia diundang lagi untuk membantu Pemerintah Bali memperbaiki kualitas pelayanan pariwisata, dan ikut mempromosikan wisata Bali kepada masyarakat di Tiongkok.