Tak Harus Mundur, 3 Bendesa Adat Nyaleg di Klungkung

I Nengah Ariyanta menjelaskan, dirinya tetap ngayah (bekerja ikhlas tanpa imbalan) sebagai Bendesa Adat Gunaksa walaupun nyaleg untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang. Menurutnya, tidak ada aturan yang mengatur seorang bendesa harus mundur dari jabatannya ketika nyaleg. Hal ini berbeda dengan seorang perbekel yang harus mundur dari jabatannya.

"Berbeda kalau perbekel (kepala dinas atau kepala desa) kan mendapatkan gaji dari uang negara, berbeda dengan bendesa," ungkap Nengah Ariyanta, Jumat (19/5/2023) lalu.

Anggota dewan yang sudah menjabat tiga periode ini juga yakin aktivitasnya sebagai anggota dewan, tidak mengganggu tugasnya sebagai seorang bendesa adat.  Terlebih hal ini sudah dilakoninya selama bertahun-tahun, yakni menjabat sebagai bendesa adat sekaligus anggota dewan.

Sementara itu Bendesa Adat Gelgel, Putu Gede Arimbawa, maju nyaleg dari PDIP untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Klungkung. Ia mengaku sudah mendapatkan informasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali, bahwa tidak ada larangan atau keharusan seorang bendesa mengundurkan diri ketika ikut dalam pemilihan anggota legislatif.

"Beberapa hari lalu, Ketua Bawaslu Bali sudah menyampaikan bahwa tidak ada larangan atau keharusan mengundurkan diri bagi Bendesa yang ikut dalam pemilihan anggota legislatif," jelas Arimbawa, Senin (22/5/2023).

Putu Gede Arimbawa juga menegaskan, dirinya memutuskan maju ke legislatif untuk memperjuangkan keberadaan desa adat di Bali d itengah pengaruh era digital dan globalisasi seperti sekarang. Ia berharap desa adat sebagai benteng dari budaya Bali, keberadaannya bisa terjaga.

"Saya merasa punya sedikit pengalaman dalam pengelolaan potensi dan tantangan desa adat ke depan. Sehingga memberanikan diri untuk ikut dalam Pileg 2024," kata Arimbawa.

Peluang Putu Gede Arimbwa untuk lolos ke dewan cukup besar. Karena Desa Adat Gelgel mewilayahi tiga desa dinas di antaranya Desa Gelgel, Desa Kamasan, dan Desa Tojan.