Suara Kritis Warga Bali Dibutuhkan untuk Menagih Transparansi BBM

Oleh sebab itu, Bivitri menilai gugatan hukum perlu ditempuh, meski hasilnya tidak bisa diukur dan belum tentu dilaksanakan.

“Buat saya itu cara melawan. Bersuara satu sisi, tapi semua jalur mesti dipakai,” tegas Bivitri.

Salah satu jalur yang bisa ditempuh, menurut Bivitri, adalah gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas tindakan pejabat negara. 

Jalur lainnya adalah gugatan perbuatan melawan hukum oleh negara melalui mekanisme citizen lawsuit, seperti yang pernah dipakai dalam isu keadilan iklim.

Ia juga menyebut advokasi internasional, metode ini dapat bekerja pada kasus pembakaran hutan. Sementara itu, konteks kasus BBM perlu menggali lebih dalam kerugian yang dialami warga negara.

“Saya kira dalam konteks pelanggaran pemenuhan hak asasi manusia sebenarnya bisa saja kita suarakan juga ke luar negeri bahwa ada yang salah dengan pengurus negara ini,” jelas Bivitri.

Pada korporasi, Bivitri menjelaskan Pertamina dengan bentuk badan usaha PT Persero sehingga dapat digugat secara perdata. Gugatan itu bisa diajukan lewat citizen lawsuit maupun secara perorangan.

“Jadi kalau perdata sih selalu bisa. Kita bawa Pertamina misalnya, kita bawa PLN dan seterusnya kayak citizen law suit ini ataupun secara perorangan pun bisa kalau perdata,” papar Bivitri.

Ia mencontohkan Singapura yang berencana menggugat perusahaan pembakar hutan secara perdata.

Bivitri mengakui, jalur pidana jauh lebih sulit. Hukum pidana lebih lekat dengan tindakan seperti pencurian dan penipuan, dengan sanksi kurungan dan denda. Pemenuhan hak, menurutnya, tidak masuk secara konkret dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Kalau pidana, konstruksinya beda. Pidana itu sanksinya kurungan dan denda, jadi beda konteks,” kata dia.

Celah menggugat korporasi melalui jalur pidana ketika seseorang meninggal dunia, akibat kelalaian korporasi. “Itu bisa saja dikonstruksikan menjadi pidana, tapi nanti harus dikonstruksikan lagi,” ujar Bivitri.