People’s Water Forum di Bali Diintimidasi dan Dipaksa Bubar
Denpasar, IDN Times - Sekelompok aktivis yang sedang melaksanakan diskusi People’s Water Forum (PWF) di Hotel Oranjje, Jalan Hayam Wuruk, Kota Denpasar, diminta untuk menghentikan kegiatannya oleh ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN), pada Senin (20/5/2024) lalu. Spanduk-spanduk yang terpasang juga diturunkan paksa dan dibawa. Saat itu ada perdebatan antara kedua belah pihak, dan terdengar menyebutkan bahwa kegiatan ini belum ada pemberitahuan maupun izin ke pihak berwenang.
1. Panitia hingga penyedia lokasi mendapatkan intimidasi
Menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali, Rezky Pratiwi, massa PGN beberapa kali mendatangi lokasi kegiatan, dan meminta pelaksanaan PWF 2024 untuk dihentikan. Sekadar diketahui, PWF 2024 adalah forum masyarakat sipil sebagai ruang untuk mengkritisi privatisasi air, dan mendorong pengelolaan air untuk kesejahteraan masyarakat.
Tiwi, sapaannya, menyebutkan beberapa orang di lokasi kegiatan mengalami intimidasi, dan puluhan ormas PGN ini membubarkan acara tersebutdengan paksaan. Ormas PGN juga melakukan pembubaran menggunakan cara-cara yang dinilai memaksa, mengintimidasi, serta melanggar hukum.
“Sebelumnya beberapa panitia mendapatkan intimidasi dan teror dari aparat negara yang meminta untuk tidak mengadakan agenda PWF. Pembatalan beberapa tempat acara juga dilakukan, karena pengelola tempat mendapatkan intimidasi,” kata Tiwi, Selasa (21/5/2024).
2. Minta negara menghormati kebebasan berekspresi
Kejadian ini menurutnya merupakan pelanggaran HAM yang dilanggengkan. Konstitusi telah menjamin adanya kebebasan berkumpul, berbicara, dan menyampaikan pendapat. Fenomena ini dianggap semakin membuktikan tidak adanya komitmen negara untuk memajukan, dan menghormati kebebasan berekspresi bagi masyarakatnya.
“Kami mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menghentikan segala bentuk intimidasi, dan kekerasan dalam pelaksanaan PWF 2024. Baik yang dilakukan oleh aparat negara, maupun dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan. Serta mendesak agar negara menjamin dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat melakukan kritik tanpa ada tekanan,” katanya.
3. Pihak kepolisian mengaku belum menerima laporan
Sementara itu Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan, menilai masalah ini disebabkan adanya cara-cara interaksi yang tidak dapat diadaptasi oleh masing-masing kelompok dalam diskusi tersebut.
"Ini masih kami dalami, dan kami belum tahu pasti apa masalahnya dan siapa-siapa yang miss komunikasi. Karena sampai saat ini belum ada laporan resmi kepada kepolisian," katanya.
![[QUIZ] Pilih Mekidung atau Menari, Ini Member no na Mirip Kamu](https://image.idntimes.com/post/20250604/no-na-new-sounds-superstitiousand-falling-in-love-are-out-now-everywhere-stay-tuned-music-video-drops-tomorrow-505165762f52a892b2e35583ac6b3746-9ba20f856ce125a33b6bdd63dadf1e4f.jpg)
