Tambak Udang: Antara Kesejahteraan Pekerja dan Lingkungan
Gianyar, IDN Times - Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) mencatat nilai ekspor udang mencapai 2,16 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Nilai kontribusinya mencapai 34,57 persen dari nilai ekspor perikanan Indonesia pada 2022.
Masih di tahun yang sama, berdasarkan data dari Satu Data, capaian produksi udang sebesar 1,09 juta ton atau naik 15 persen dibandingkan produksi tahun 2021 sebesar 953 ribu ton. Data tersebut menunjukkan bahwa budidaya udang memiliki potensi pengembangan, baik secara produksi maupun pemanfaatan lahan secara optimal. Namun, apa saja persoalan bisnis tambak udang di Indonesia?
1. Kesejahteraan pekerja tambak udang buruk
Melalui webinar ‘Snapshots, Conditions and Efforts to Protect Workers in The Shrimp Cultivation Sector in Indonesia’, Peneliti Akatiga, Indrasari Tjandraningsih, mengungkapkan kebijakan perlindungan tenaga kerja di Indonesia sangat bias terhadap pekerja di daratan.
“Pekerja di sektor kelautan masih kurang perlindungannya,” ujarnya, pada Selasa (6/11/2024).
Indrasari menyampaikan, situasi pekerja di sektor budidaya udang yang buruk juga dipengaruhi oleh kondisi di pasar udang internasional. Risetnya di sembilan provinsi se-Indonesia juga mengungkapkan, biaya produksi ditekan sehingga mengabaikan upah pekerja. Menurutnya, ini semakin diperparah dengan rezim upah rendah di Indonesia.
“Kami ingin menekankan bahwa situasi pekerja di sektor udang yang buruk tidak melulu di situasi dalam negeri, tapi juga kondisi struktural di pasar udang internasional,” ucapnya.
2. Market ekspor udang yang paling mendominasi adalah Amerika. Jadi, ketika ada guncangan di negara tersebut, ini akan memengaruhi hasil ekspor Indonesia
Ketua Umum Shrimp Club Indonesia, Haris Muhtadi, mengakui budidaya udang sangat dinamis dan banyak tantangan yang dihadapi dari segi teknis maupun lingkungan. Ia menyebutkan, market ekspor udang yang paling mendominasi di Indonesia adalah Amerika Serikat. Sehingga, bagi Haris, guncangan yang terjadi di Amerika Serikat maupun Indonesia akan ikut memengaruhi hasil ekspor.
Persoalan itu membuatnya dan jajaran Shrimp Club Indonesia melirik konsumsi udang di Indonesia sebagai market dalam negeri. Ia menganggap ini akan menjadi strategi untuk mengurangi ekspor ke luar negeri yang penuh tantangan, seperti kondisi geopolitik dan sertifikasi yang rumit. Untuk memaksimalkan produksi budidaya udang, menurut Haris membutuhkan kompetensi dan edukasi.
Sehingga pihaknya membuat satu lokasi pusat pelatihan budidaya udang di Banjar Taman, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Persoalan lainnya, sejumlah tambak udang juga menggerus lahan mangrove. Ini akan dipikirkan bagaimana cara menambak udang yang tidak merusak ekosistem mangrove.
"Meskipun semuanya belum ideal, kami terus memperbaiki agar bisa menjadi devisa, lapangan kerja, dan kesejahteraan pekerja,” jelasnya pada webinar yang diselenggarakan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia.
3. Kesetaraan gender dalam di sektor perikanan
Penasihat DFW Indonesia, Ismayanti, menyoroti kesetaraan gender dalam sektor perikanan. Menurutnya, ada ketimpangan perempuan pekerja tambak udang. Mereka harus menjalani pekerjaan domestik di rumah tangga. Situasi ini juga semakin rentan dengan kondisi tambak yang licin, hingga upah yang minim.
“Perempuan petambak mengalami beban ganda, perlu keadilan gender dalam sektor perikanan,” jelas perempuan yang akrab disapa Maya ini.
Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mencatat rata-rata upah buruh di Indonesia per Agustus 2024 sebesar Rp3,27 juta. Maya menelusuri lebih lanjut, bahwa upah pekerja tambak junior di beberapa lokasi hanya sekitar Rp2 jutaan. Sedangkan buruh harian yang rata-rata pekerja informal, dibayar Rp100 ribu per hari. Sehingga Maya berharap adanya proteksi kepada pekerja tambak.
