Kemendagri Luncurkan Gerakan #GilasSampah di Bali, Apakah Efektif?

Dilansir dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, menlhk.go.id, tercatat per tahun 2020, limbah sampah di Indonesia mencapai 67,8 juta ton.

Dalam laporan Greenpeace Indonesia, sampah terbanyak berasal dari produk kebutuhan sehari-hari atau fast moving consumer goods (FMCG).

Meningkatnya volume sampah plastik yang tak diimbangi dengan penambahan jumlah daya tampung Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) ini, berakibat pada penumpukan sampah hingga erupsi sampah di Indonesia.

Dalam situs mongabay.co.id, disebutkan bahwa jumlah produksi sampah di Bali mencapai 5.000 sampai 10.000 ton per hari, di mana 60 sampai 70 persennya adalah organik, 20 hingga 30 persen adalah non organik layak daur ulang, dan 10 persen merupakan residu. Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar termasuk tiga daerah sebagai penyumbang sampah terbesar di antara daerah lainnya di Bali.

Menindaklanjuti situasi darurat sampah tersebut, I Wayan Koster, Gubernur Bali, mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Berbasis Sumber. Koster juga menunjuk 636 desa untuk mengelola sampahnya secara mandiri.

Gerakan #Gilassampah ini dilakukan dengan memasifkan edukasi mengenai pentingnya kebersihan serta pengelolaan sampah di tiap kota/kabupaten. Tujuannya untuk menciptakan kepedulian warga terkait pengelolaan sampah di lingkungan sekitar.

Peningkatan awarenesss tersebut dilakukan dalam bentuk talkshow, workshop, literasi-edukasi, aksi bersih-bersih pantai, hingga aksi pembersihan sampah di kawasan hutan mangrove Tahura, Pemogan, Denpasar Selatan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M Tito Karnavian, mengungkapkan urgensitas peningkatan kebersihan di setiap kabupaten/kota. Terlebih Indonesia telah terpilih sebagai tuan rumah KTT G20 dan khususnya Bali menjadi tuan rumah untuk acara puncak KTT G20.

"Kalau daerahnya bersih, kotanya bersih, pemerintahannya bersih, manajemennya baik, masyarakat juga akan baik. Tapi kalau suatu daerah sampahnya bertebaran di mana-mana, sudah pasti ini pemerintahannya autopilot, kemudian masyarakatnya juga awut-awutan, turis juga malas datang,” kata Tito, Minggu (17/4/2022) lalu.