Keluh Kesah Petugas PPK Denpasar: Pemilu 2019 ini Paling Melelahkan
(Ilustrasi) IDN Times/Imam Rosidin
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Denpasar, IDN Times - Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 memang telah usai. Namun proses penghitungan real count masih berjalan dan panjang. Kini, prosesnya baru di tahap rekapitulasi tingkat Kecamatan yang dijadwalkan selesai dalam 17 hari. Bagaimana keluh kesah para petugasnya?
1. Pemilu tahun ini sangat melelahkan
IDN Times/Imam RosidinKetua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Denpasar Selatan, I Gede Eka Suputra, mengaku pemilihan kali ini sangat melelahkan. Bahkan ia bersama 15 petugas PPK lainnya bekerja dari pukul 10.00 Wita hingga pukul 04.00 Wita dini hari.
Sebab Pemilu tahun ini ada tujuh kotak suara. Berbeda dari Pemilihan Gubernur sebelumnya yang hanya empat kotak suara dan Pemilu 2014 dengan lima kota suara.
Baca Juga: Beredar Nama Caleg Bali yang Lolos DPR RI & DPD, Fakta atau Hoaks?
2. Proses rekapitulasi surat suara di tiap desa Kecamatan Denpasar Selatan membutuhkan total waktu 18 jam
IDN Times/Imam RosidinDalam proses rekapitulasi di tiap desa, untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tingkat Kabupaten hingga Pusat membutuhkan waktu enam hingga tujuh jam untuk menyelesaikannya. Untuk Presiden membutuhkan waktu empat jam dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) selama tujuh jam. Padahal ia harus mengerjakan rekapitulasi dari 10 desa di Kecamatan Denpasar Selatan.
Ia berujar, proses rekapitulasi di Densel sudah dimulai sejak kemarin, Selasa (23/4). Targetnya akan diselesaikan dalam tiga hari. Namun melihat lamanya proses tersebut, kata dia, kemungkinan baru bisa tuntas selama tujuh hari. Hal tersebut karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja.
"Rencana kita tiga hari tapi kalau kalau melihat situasi seperti ini kayaknya enam harian. Tapi kalau dari KPU intinya diberi waktu 17 hari," kata dia, Rabu (17/4).
3. KPU perlu menambah tenaga kerja
IDN Times/Imam RosidinIa lantas berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) menambah tenaga kerja lagi di PPK, mengingat banyaknya pekerjaan. Selain itu, honor sebesar Rp1,8 juta juga dinilai terlalu kecil dengan beban kerjanya.
"Gajinya tak seimbang dengan pekerjaannya. Kalau bisa tenaga PPK ditambah. Berlima ditambah 10 petugas Kecamatan seperti ini susahnya bukan main," pintanya.
4. Proses Pemilu tahun ini perlu dievaluasi dan sebaiknya dipisahkan
IDN Times/Imam RosidinSelain itu, proses Pemilu yang diadakan serentak ini sebaiknya juga dievaluasi. Ia menyarankan Pemilu nasional seperti Pilpres dan DPR RI dipisahkan dengan pemilihan anggota DPRD Kabupaten dan Provinsi.
"Kalau bisa dipisahkan antara pemilu lokal dan nasional. Jadi ada jeda waktu mereka. Kalau serentak seperti ini melelahkan," ucapnya.
5. Petugas puskesmas mendatangi tempat rekapitulasi untuk melayani kesehatan para petugas
nurse.orgUntuk menjaga kesehatannya, KPU memang menyediakan layanan kesehatan. Petugas dari puskesmas akan mendatangi tempat rekapitulasi. Mereka memeriksa kesehatan para petugas dan memberikan tambahan vitamin.
Sebagaimana diketahui, data terbaru KPU RI, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS) yang meninggal dunia bertambah menjadi 119 orang dan 548 orang dilaporkan sakit per tanggal 23 April 2019.
Baca Juga: 2 Petugas Panwas dan Satu Ketua KPPS di Bali Meninggal dunia
