Fungsi Kontrol Sosial Pers Melemah, Media dalam Tekanan?

Diskusi ini mengajak para jurnalis di Denpasar merefleksikan bersama situasi insan pers di Bali dengan dua narasumber Koordinator Divisi Advokasi LBH Bali Ignatius Rhadite, dan Tenaga Ahli Hukum Dewan Pers Hendrayana.

Rhadite menyebut hilangnya fungsi kontrol sebagai satu persoalan utama. Menurutnya, ruang oposisi ditutup lewat tawaran dan pemberian tertentu agar semua pihak masuk ke dalam satu lingkaran kekuasaan. 

“Jadi fungsi kontrol itu tidak tampak hari ini dalam kondisi ini,” ujar Rhadite, Senin (5/10/2026).

Kondisi saat ini, bagi Rhadite kian mengkhawatirkan ketika kekerasan mulai dialami warga sipil. Berdasarkan catatan YLBHI, kekerasan terhadap warga yang menyampaikan pendapat terjadi dalam skala besar. 

“YLBHI sepanjang 2025-2026 mencatat lebih dari 10 ribu warga ditangkap karena berdemonstrasi,” kata dia. 

Situasi saat ini insan pers masih mengandalkan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Rhadite menilai revisi undang-undang di tengah situasi sekarang justru berisiko. Ia mencontohkan pembaruan UU agraria yang menurutnya jauh dari semangat reformasi. 

Soal menitipkan perbaikan pada pemerintah dan DPR, Ia tegas menyatakan “Aku terang-terangan bilang gak. Gak percaya dengan mereka." Karena itu, upaya yang dapat dilakukan menurutnya bersifat parsial.

Satu pijakan yang disebut Rhadite adalah Putusan MK Nomor 145/2025, yang menguji Pasal 8 UU Pers tentang perlindungan jurnalis. Terlepas dari pro dan kontra, menurutnya putusan itu memberi batasan cukup tegas. 

“Kalau mekanisme hukum terhadap insan pers itu baru dapat ditentukan setelah mekanisme UU Pers selesai tuntas,” kata dia.

Ia juga mendorong Dewan Pers agar mengajak lembaga lain yang belum terikat nota kesepahaman. Salah satu gagasannya adalah SEMA atau PERMA yang mengatur penanganan perkara yang berkaitan dengan kerja jurnalistik di pengadilan. Pengadilan hendaknya tidak menerima gugatan terkait keberatan pemberitaan, yang sejatinya telah memiliki mekanisme hak jawab.

Ignatius menegaskan bahwa tanggung jawab dalam kerja jurnalistik berada di pimpinan redaksi.

“Mau pakai undang-undang pers, yang bertanggung jawab redaksi,” ujarnya.

Hendrayana sependapat. Menurutnya, perusahaan media yang melempar tanggung jawab hukum kepada wartawan tidak memahami posisinya. 

“Berarti pemilik medianya itu bukan sebagai pemilik media yang benar-benar paham,” ucap Hendrayana. 

Ia mengingatkan media bukan sekadar entitas bisnis. “Di sisi lain sebagai entitas demokrasi juga, sebagai alat kontrol,” imbuhnya.

Media yang mengalihkan tanggung jawab, kata dia, perlu dilaporkan ke Dewan Pers dan mendapatkan pelatihan ulang.