Dilema Ibu Hamil di Nusa Penida Bali, Kesulitan Bayar Ambulans Laut

Kepala Puskesmas I Nusa Penida, dr I Ketut Apriantara, menjelaskan Ni Komang Mulilisa tersebut menyambangi puskesmasnya untuk menjalani persalinan sekitar pukul 16.00 Wita, Sabtu (13/3/2021). Setelah dilakukan pemeriksaan, berat bayi diperkirakan sekitar 4,3 Kilogram. Sehingga disimpulkan ibu termasuk kategori kehamilan berisiko tinggi.

"Diagnosa hamil lewat waktu dan perkiraan bayi besar. Sehingga harus melahirkan di rumah sakit," jelas dr Apriantara dalam keterangan tertulisnya.

Tahu kondisinya seperti itu, pihak puskesmas menghubungi RS Pratama Gema Santi Nusa Penida di Desa Ped. Tetapi dokter spesialis kandungan dan anestesi sedang cuti Nyepi.

"Mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi besoknya adalah Hari Raya Nyepi, maka pasien harus dirujuk ke seberang (Klungkung daratan)," katanya.

Pihak puskesmas lalu menghubungi layanan ambulans laut melalui RS swasta di Kabupaten Klungkung. RS Swasta itu menyebutkan kalau pasien belum termasuk kategori gawat darurat dan bukan peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat. Sementara mekanisme klaim di luar PBI Pusat masih belum disepakati. Sehingga pihak RS swasta tersebut tidak menanggung biayanya dan pasien harus membayar Rp3,5 juta.

"Meskipun demikian, pasien akhirnya tetap menyeberang dengan menggunakan ambulans laut milik salah satu RS swasta, untuk mendapatkan perawatan di RSUD Klungkung," lanjutnya.

Sementara itu Direktur RS Pratama Gema Santi Nusa Penida, dr I Ketut Rai Sutapa, mengakui selama ini hanya memiliki satu dokter spesialis yang bertugas di Nusa Penida. Ia menjadi satu-satunya dokter spesialis kandungan di Nusa Penida yang bertugas melalui program pemerdayagunaan dokter spesialis Pemerintah Pusat. Kebetulan dokter tersebut sedang cuti Nyepi, pada Sabtu (13/3/2021).

"Mencari dokter yang bersedia bertugas di Nusa Penida menjadi masalah utama pelayanan kami di Nusa Penida. Beberapa tahun lalu kami buka lowongan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dokter spesialis di Nusa Penida dan tidak ada yang melamar," ungkap Sutapa.

Sehingga pihaknya meminta masyarakat bersikap bijaksana menanggapi ini di medsos, dan tidak memojokkan dokter spesialis kandungan di Nusa Penida. Sebab cuti termasuk hak.

"Harus bijaksana melihat masalah ini. Jangan hanya karena satu pasien harus dirujuk ke RSUD Klungkung karena dokter spesialis sedang cuti, lihat juga berapa pasien yang sudah dilayani oleh dokter spesialis kami."

Sejak bertugas pada akhir Desember 2020 lalu, satu-satunya dokter spesialis kandungan di Nusa Penida tersebut sudah melayani 32 kali operasi persalinan cesar, 23 orang persalinan normal, dan delapan kali tindakan kuret.

"Bayangkan saja jika tidak ada dokter spesialis itu, bisa berbondong-bondong kami merujuk pasien ke RSUD Klungkung. Jadi tolong bijaksana, jangan buat satu-satunya spesialis kandungan ini dibuat tidak betah bertugas di Nusa Penida. Kalau sampai resign, kita semua yang akan rugi," harapnya.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Klungkung, I Wayan Widiana, menyayangkan dalam kondisi pandemik seperti sekarang masih ada masyarakat yang kesulitan untuk melakukan persalinan.

Apalagi Klungkung sudah mendapatkan Universal Health Coverage (UHC), atau dengan kata lain hampir semua penduduknya ditanggung oleh kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Komisi III yang membidangi kesehatan segera koordinasi dengan Dinas Kesehatan, agar ke depan tidak terjadi lagi hal seperti yang dialami oleh ibu di Nusa penida ini," terang Widiana, Senin (15/3/2021).

Ia melanjutkan, sang ibu sudah mendapatkan penanganan yang baik di RSUD Klungkung. Ia menjalani operasi persalinan dan melahirkan bayi seberat 4,3 kilogram.

"Syukurlah ibu tersebut sudah menjalani persalinan dengan operasi. Klungkung kan sudah UHC. Seharusnya tidak ada lagi masalah seperti ini. Kami akan koordinasikan dengan Dinas Kesehatan."