Kasus Meningkat, Sekda Bali: Masyarakat yang Harusnya Hentikan Virus
Ilustrasi penindakan oleh Satpol PP (Dok.IDN Times/Satpol PP Denpasar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Denpasar, IDN Times – Meningkatnya tambahan kasus terkonfirmasi positif harian di Provinsi Bali saat Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlangsung, kini semakin menjadi sorotan. Tidak sedikit warga negara asing, masyarakat lokal, hingga pemilik usaha yang terjaring melanggar protokol kesehatan.
Upaya memutus penularan COVID-19 ini dinilai tidak dibarengi dengan contoh yang baik dari para pemangku kepentingan. Masyarakat Bali sempat dihebohkan dengan Video acara potong tumpeng Perayaan Hari Ulang Tahun ke-74 Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Bali bersama para Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Kabupaten Bali, pada Sabtu (23/1/2021) lalu.
Video tersebut menjadi sorotan dan menimbukan reaksi dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Udayana, Gede Indra Pramana. Saat dihubungi IDN Times pada Selasa (26/1/2021) lalu, ia menyampaikan bahwa dalam konteks situasi pandemik saat ini, perayaan tersebut dirasakan tidak tepat. Terlebih di tengah ancaman kesehatan dan tekanan ekonomi yang dirasakan warga masyarakat.
“Diperlukan juga contoh tindakan nyata dari para pemimpin kita sebagai upaya bersama menangani pandemik,” lanjutnya.
Sementara itu Sosiolog Universitas Udayana dan Direktur Sanglah Institute, Gede Kamajaya menyampaikan bahwa apabila video ini benar adanya, maka sangat disayangkan karena bisa menyebabkan distrust publik pada apapun imbauan pemerintah untuk penanganan penyebaran COVID-19. Hal ini akan berakibat makin tidak terkendalinya angka yang terjangkit. Lebih-lebih menurutnya publik hari ini juga menunjukkan kejenuhannya pada penanganan COVID-19.
Adanya angka peningkatan kasus ini juga ditanggapi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang juga Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali, Dewa Made Indra pada Jumat (29/1/2021).
Baca Juga: Penerapan PPKM di Denpasar dan Badung, Begini Suara Hati Masyarakat
1. Pemerintah minta setiap rumah sakit menaikkan kapasitas sampai 30 persen
Ilustrasi Ruang Isolasi Mandiri COVID-19, ANTARA FOTO/Zabur KaruruDewa Indra menyampaikan bahwa dengan meningkatnya kasus belakangan ini, dapat menimbulkan tekanan pada tempat isolasi, perawatan, dan karantina. Bagi mereka yang positif tanpa gejala, telah disediakan tempat karantina di 17 hotel. Hingga Kamis (28/1/2021) sore tercacat sisa tempat tidur karantina masih 500 bed.
“Tempat karantina kami kembangkan sesuai dengan kebutuhan. Sampai hari ini sudah ada 17 hotel kami pakai sebagai tempat karantina. Begitu juga bagi yang positif bergejala maka ini dirawat di rumah sakit,” jelasnya.
Diakui bahwa keperluan untuk tempat perawatan di rumah sakit kian meningkat. Pemerintah telah meminta agar setiap rumah sakit menaikkan kapasitas perawatan pasien COVID-19 sampai 30 persen. Termasuk rumah sakit swasta.
“Sekarang ini sedang berlangsung, ada yang sudah 10 persen. Karena ini proses ya merubah ruang perawatan menjadi ruang COVID ini membutuhkan proses,” jelasnya.
Baca Juga: Kasus Positif COVID-19 di Denpasar Terus Naik, PPKM Gagal?
2. Peningkatan kasus didominasi oleh klaster keluarga di Kota Denpasar
Penindakan oleh Satpol PP Denpasar dihari pertama pelaksanaan PPKM (Dok.IDN Times/Satpol PP Denpasar)Selain itu Dewa Indra juga menyebutkan bahwa masyarakatlah yang harus menurunkan kasus ini dengan cara disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Selain itu juga dengan mengurangi aktivitas yang melibatkan kerumunan.
“Oleh karena itu, sebenarnya bukan memperbanyak terus tempat karantina. Bukan memperbanyak terus rumah sakit, tapi kita harus bekerja bersama-sama untuk menurunkan kasusnya. Siapa yang harus menurunkan kasusnya? Masyarakat,” jelasnya.
Peningkatan kasus sejauh ini didominasi oleh klaster keluarga di Kota Denpasar. Menurut Dewa, hal ini erat kaitannya dengan aktivitas masyarakat sekitar, baik aktivitas ekonomi maupun sosial budaya.
“Karena itu penyebabnya. Maka dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 2 dilakukan pembatasan-pembatasan,” jelasnya.
3. Hasil survei berbanding terbalik dengan peningkatan kasus
Penindakan oleh Satpol PP Denpasar dihari pertama pelaksanaan PPKM (Dok.IDN Times/Satpol PP Denpasar)Sementara itu, dilansir dari laman Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr Ni Wayan Murdani, pada Rabu (27/1/2021) menyampaikan bahwa berdasarkan hasil survei kerjasama dengan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Pengurus Daerah Bali, sikap dan perilaku Krama Bali dalam menerapkan prokes dikatakan cukup baik.
Hanya saja hal itu seakan terbalik dengan peningkatan kasus COVID-19. Ia menduga karena masih ada Krama Bali yang belum mengetahui bagaimana sikap dan perilaku yang benar dalam menerapkan protokol kesehatan.
“Penegakan disiplin masyarakat oleh instansi terkait untuk menerapkan protokol kesehatan harus lebih ditingkatkan lagi. Mengingat masih tingginya penularan kasus COVID-19 di masyarakat,” katanya.
