2. Tiup lilin sama seperti makan. Sama-sama harus membuka masker

Warga melintas di dekat mural bergambar simbol orang berdoa menggunakan masker yang mewakili umat beragama di Indonesia di kawasan Juanda, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (18/6/2020) (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

Sekretaris DPD PDIP Bali sekaligus Wali Kota Denpasar terpilih, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menjelaskan sebelum menghadiri acara itu, ia sudah mengikuti rapid test antigen. Selama acara itu berlangsung, lanjut Jaya Negara, juga hanya beberapa orang saja yang ada di sana. Jarak duduknya diatur dan semua memakai masker.

“Kami sudah dilaksanakan saat rapat pertemuan di kantor Gubernur rapid antigennya itu. Itu kan berlaku 14 hari. Kedua, jumlah orang di sana kan 10 orang sama wakil. Kan kami yang diundang hanya Bupati terpilih dan semuanya pakai masker,” jelasnya, Senin (25/1/2021).

Jaya Negara balik bertanya di mana yang dikatakan melanggar protokol kesehatan? Kalau yang dimaksud adalah ketika tiup lilin, menurut Jaya Negara itu adalah kebiasaan yang sama seperti makan.

“Sebatas seremonial tiup lilin kan hanya kami bertiga saja. Kebiasaan kita tiup lilin. Hanya itu aja. Setelah itu kan kami tutup ini lagi (Masker). Masker kan tetap dipakai. Sama kayak orang makan,” ungkapnya.

Baca Juga: Dekan FEB Unud: Bali Tidak Bisa Melawan Musuh yang Tidak Pasti

3. Terjadinya public distrust kepada segala bentuk imbauan dari pemerintah yang berkaitan dengan COVID-19

Pantauan Pos PKM yang berada di Jalan Gunung Salak (IDN Times/Ayu Afria)

Sementara itu Sosiolog Universitas Udayana (Unud) sekaligus Direktur Sanglah Institute, Gede Kamajaya, menyampaikan bahwa jika video ini benar adanya, maka sangat disayangkan karena bisa menyebabkan public distrust kepada segala bentuk imbauan pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19. Ini dinilainya akan berakibat makin tidak terkendalinya angka yang terjangkit.

Publik hari ini juga menunjukkan kejenuhannya pada penanganan COVID-19. Sehingga munculnya video itu membuat publik merasa, bahwa elit politik tidak memberikan contoh taat kepada prokes. Maka, menurutnya tidak heran apabila masyarakat beranggapan demikian.

“Hari ini kita hidup di era post-truth. Era pascakebenaran. Di mana era digital hari ini, produksi informasi lebih masif dibanding produksi manufaktur. Sehingga kelimpahan informasi dari berbagai sumber, utamanya informasi digital yang membuat publik kebingungan dengan berbagai informasi yang ada,” terangnya.

4. Masyarakat memerlukan contoh tindakan nyata dari para pemimpinnya

Ilustrasi PPKM. (IDN Times/Mia Amalia)

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unud, Gede Indra Pramana, yang dihubungi IDN Times pada Selasa (26/1/2021), menjelaskan Ketua DPD PDIP Bali, I Wayan Koster, telah mengklarifikasi tidak ada pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) pada saat acara perayaan HUT itu berlangsung.

Meski demikian, dalam konteks situasi pandemik sekarang, perayaan tersebut mungkin dirasa tidak tepat. Terutama di tengah ancaman kesehatan dan tekanan ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Apabila memang harus dirayakan, ada banyak alternatif lain untuk merayakannya. ia mencontohkan dengan membentuk posko sosial, dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Pada akhirnya, masyarakat merasa sosok kepemimpinan yang ditampilkan tidak memiliki sensibilitas bagi masyarakat yang merasakan betul dampak pandemik,” katanya.

Selain itu, angka penularan yang tidak menurun dan angka okupansi rumah sakit (RS) yang semakin tinggi, justru menunjukkan situasinya semakin tidak menentu. Sehingga diperlukan langkah tegas terkait kebijakan penanganan pandemik.

“Diperlukan juga contoh tindakan nyata dari para pemimpin kita sebagai upaya bersama menangani pandemik.”

Baca Juga: Seperti Inilah Skenario Proses Vaksinasi COVID-19 di RSUD Tabanan