Pemkot Denpasar Terima Dana Insentif Kemiskinan Lebih dari Rp11 Miliar
Pixabay.com/Frantisek_Krejci
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Denpasar, IDN Times - Pemerintah Kota Denpasar menerima dana insentif fiskal dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai lebih dari Rp11 miliar. Dana insentif ini sebagai dukungan signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
Penyerahannya telah dilaksanakan secara simbolis oleh Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin dan diterima Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa di Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta pada Kamis (9/11/2023).
Baca Juga: 7 Istilah Bencana dalam Bahasa Bali
1. Pemkot Denpasar memiliki proyek khusus penerima dana insentif
Ilustrasi kemiskinan. (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)Pemerintah Kota Denpasar mendapatkan dana insentif dengan total sebesar Rp11.902.129.000. Jumlah tersebut bersumber dari kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp6.179.356.000 serta kinerja P3DN sebesar Rp5.722.733.000. Penyerahan dana tersebut sebagai apresiasi atas kinerja kota dalam mengimplementasikan program-program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.
Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menyampaikan dana insentif tersebut akan digunakan dengan bijak untuk mengoptimalkan berbagai program pengentasan kemiskinan yang sudah berjalan.
"Proyek-proyek yang menjadi fokus penerimaan dana insentif meliputi, peningkatan akses pendidikan, dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat terpinggirkan, pemberdayaan ekonomi lokal, serta program-program kesejahteraan sosial," jelasnya.
2. Ini bentuk apresiasi terhadap langkah konkret di daerah dalam memerangi kemiskinan
ilustrasi kemiskinan (Pexels.com/Riya Kumari)Sementara Wapres mengatakan dukungan ini sebagai bentuk apresiasinya terhadap langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh pemerintah daerah. Dia berharap dana itu diarahkan dan dipakai untuk mendukung proyek-proyek, dan inisiatif yang telah terbukti efektif dalam membantu masyarakat yang berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem.
"Pemerintah Daerah telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam memerangi kemiskinan ekstrem. Semoga dana ini dapat memperkuat upaya bersama dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan," ucapnya.
3. Pemerintah bertanggung jawab mengurangi kemiskinan
Kasun Chamara dari Pixabay" target="_blank">PixabayLebih lanjut Ma'ruf Amin juga meminta agar kepala daerah menjaga tren penurunan kemiskinan ekstrem yang saat ini berada di posisi 1,12 persen per Maret 2023. Arahan itu disampaikan dalam Rakornas dan Penyerahan Insentif Fiskal Tahun Berjalan untuk Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
"Saya minta agar konsistensi seluruh pimpinan daerah tetap terjaga, utamanya dalam melaksanakan strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan berkelanjutan kelompok masyarakat miskin ekstrem, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan," ujarnya.
Baca Juga: Fakta Penerapan Metode Wolbachia di Bali, Disambut Masyarakat
