Anggaran Hibah Daerah Pilkada Lebih dari Rp500 Miliar
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Denpasar, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Provinsi Bali menerima dana hibah untuk keperluan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Jumlah total mencapai Rp550 miliar dan berasal dari Pemerintah Provinsi Bali.
Dari semua KPU dan Bawaslu, hanya di Kabupaten Badung yang sudah menerima 100 persen realisasi dana hibah tersebut.
1. Ini rincian dana hibah untuk Pilkada 2024 di Bali
Pemerintah Kabupaten Badung menerima anggaran hibah pemilukada (Dok.IDN Times/istimewa)Kepala Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata mengungkap bahwa pendanaan kegiatan Pemilu Kepala Daerah (PIlkada) 2024 dibebankan pada APBD masing-masing pemerintah daerah (pemda) secara proporsional sesuai dengan beban kerja masing-masing. Sedangkan untuk rincian dana hibah yang diterima diantaranya:
- KPU dan Bawaslu Provinsi Bali sebesar Rp197.074.168.000
- KPU dan Bawaslu Kabupaten Bangli sebesar Rp37.334.792.900
- KPU dan Bawaslu Kabupaten Buleleng sebesar Rp55.578.337.700
- KPU dan Bawaslu Kabupaten Jembrana sebesar Rp37.033.382.200
- KPU dan Bawaslu Kabupaten Klungkung sebesar Rp31.974.394.000
- KPU dan Bawaslu Kabupaten Tabanan sebesar Rp50.384.791.000
- KPU dan Bawaslu Kabupaten Denpasar sebesar Rp43.693.000.000
- KPU dan Bawaslu Kabupaten Badung sebesar Rp48.746.986.000
- KPU dan Bawaslu Kabupaten Karangasem sebesar Rp48.400.000.000
Besaran anggaran tersebut sudah disepakati bersama oleh masing-masing pemda dengan KPUD dan Bawaslu provinsi, kabupaten, dan kota.
"Sesuai ketentuan dalam SE Mendagri, maka pada Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar 40 persen dari jumlah yang disepakati. Dan sisanya yang 60 persen akan direalisasikan di tahun Anggaran 2024, kecuali Kabupaten Badung yang direalisasikan sekaligus 100 persen di tahun anggaran 2023," jelasnya pada Kamis, 11 November 2023.
Baca Juga: Pemkot Denpasar Terima Dana Insentif Kemiskinan Lebih dari Rp11 Miliar
2. Pencairan paling lambat 14 hari kerja, pertama 40 persen
Ilustrasi Pemilu. (IDN Times/Mardya Shakti)Pendanaan Pemilu 2024 sepenuhnya didanai oleh APBN, sedangkan Pilkada 2024 didanai oleh APBD. Sesuai ketentuan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), realisasi pencairannya paling lambat 14 hari kerja.
Ketentuannya, realisasi tahap pertama tahun anggaran 2023 sebesar 40 persen dan tahap kedua pada 2024 sebesar 60 persen.
"NPHD ini ditujukan untuk KPU dan Bawaslu saja, sedangkan untuk pengamanan Pilkada TNI dan Polri dilaksanakan tahun depan. Namun besaran dana hibahnya sudah disepakati," ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra.
3. Semua pihak bertanggungjawab untuk kesuksesan Pemilukada
Penerima anggaran hibah pemilukada di Bali (Dok.IDN Times/istimewa)Sementara itu, Penjabat (PJ) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya menekankan, 4 kunci yang dia nilai menjadi faktor utama sukses atau tidaknya pesta rakyat tahun 2024 nanti.
Pertama, kata dia, faktor penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024, yakni KPU dan Bawaslu yang harus menjaga integritas dan netralitas. Kedua, peserta Pemilu yang terdiri dari partai politik bersama para calon legislatif dan calon kepala daerah.
"Peserta pemilu dituntut memiliki integritas, patuh dan taat terhadap regulasi yang ada serta tidak memantik politik sara atau identitas," tekannya.
Selanjutnya, faktor masyarakat atau pemilih yang juga harus memiliki integritas, karena seorang pemilih memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang yang harus digunakan dengan penuh tanggung jawab.
Keempat, imbuhnya, faktor stakeholder seperti Kepolisian, TNI, ASN dan aparat lainnya yang harus menjaga netralitasnya.
Baca Juga: BPBD Bali Catat 75 Kejadian Dampak dari El Nino di Bali
