2. DPC PDIP Bali ungkap tidak ada pengaruh ke partai yang di daerah

IDN Times/Margith Juita Damanik

Dikonfirmasi terkait pengaruh penangkapan Menteri Juliari, yang juga sebagai Wakil Bendahara Umum PDIP terhadap tingkat partisipasi masyarakat Kota Denpasar, menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pantai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, tidak ada pengaruhnya terhadap partai di daerah.

“Ya kalau kami selaku kader partai, berpengaruh terhadap partai, ndak (Tidak) rasanya itu. Ya kalau di daerah kan nggak begitu dengan ke pusat gitu lho. Kami masing-masing sudah mempunyai bakulah di daerah itu,” jelasnya, Selasa (8/12/2020).

Justru yang ia khawatirkan adalah persoalan pandemik COVID-19. Namun lanjutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sudah melaksanakan sesuai prosedur tetap kesehatan COVID-19 secara bagus. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Saya yakin partisipasi masyarakat. Jangan samakan di daerah dengan di pusat. Kan seperti itu. Yang penting aman, kondusif. Kan gitu. Sehingga Pilkada berjalan dengan baik,” katanya.

Baca Juga: Panitia Pemungutan Suara Pilkada di Denpasar Bali Akui Waswas COVID-19

3. Pengambil kebijakan yang terjerat korupsi memberikan pengaruh kepada masyarakat

Ilustrasi Kerja Sama Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)

Sementara itu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Udayana, Gede Indra Pramana, menilai dengan adanya kasus penangkapan Menteri Juliari yang korupsi ada kemungkinan berpengaruh kepada partisipasi masyarakat. Akan tetapi, sejauh mana pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat, juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain. Seperti kondisi pandemik dan kesiapan teknis penyelenggaraan Pilkada, faktor daya dukung tenaga medis, dan infrastruktur kesehatan.

“Saya kira berpengaruh ya,” jelasnya, Senin (7/12/2020) lalu.

Ia memperkirakan, sikap kritis masyarakat kepada pemimpin dipengaruhi oleh tindak tanduk para pemimpin itu sendiri. Seperti kasus korupsi Menteri Juliari, yang menambah daftar panjang rapor merah pengambil kebijakan di masa pandemik.

Baca Juga: Sehari Sebelum Pencoblosan KPU Denpasar Musnahkan Ribuan Surat Suara

4. Ketua KPU Denpasar: pejabat harus punya komitmen yang kuat

Ilustrasi Pendaftaran Pemilu (IDN Times/Mardya Shakti)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar, I Wayan Arsa Jaya, menyebutkan pejabat publik yang tersandung kasus korupsi pasti akan membawa dampak yang tidak baik kepada kewibawaan dan kepercayaan masyarakat.

“Aduh, gimana ya. Semoga gak ada pengaruhnya dengan animo masyarakat menggunakan hak pilih. Secara yuridis, menteri tidak lahir dari proses pemilihan. Tetapi pejabat publik yang tersandung kasus hukum khususnya korupsi. Pastinya akan berpengaruh tidak baik pada wibawa dan kepercayaan masyarakat,” ungkapnya.

Menurutnya, pejabat harus punya komitmen kuat dan menunjukkan kerja keras untuk mewujudkan komitmen kerja, dan menyejahterakan masyarakat yang bersandar pada ketentuan hukum.

5. Masyarakat Denpasar tetap memilih kok

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Seorang warga Denpasar, Yudha, mengungkapkan proses politik melalui Pemilu harus tetap berjalan sebagai bentuk demokrasi dalam bernegara. Penangkapan koruptor adalah bentuk penegakan hukum yang diproduksi melalui kekuasaan politik, yang ditentukan sendiri oleh rakyat melalui pemilu.

“Tetap berpartisipasi. Dua Menteri tersandung korupsi adalah kasus berbeda yang dilakukan oknum. Jangan digiring ke ranah politik untuk menggagalkan proses bernegara,” ungkapnya.

Bukan berarti proses hukum yang dilakukan oknum politikus harus menghalangi proses demokrasi. Justru munculnya kasus itu bisa memberikan masukan kepada masyarakat dalam menentukan sikap politiknya.

“Masyarakat akan belajar dan mempertimbangkan untuk menentukan pilihannya dalam pemilu,” katanya.

Begitu pula Komang. Sebagai masyarakat Denpasar yang baik ia tetap menggunakan hak pilihnya.

“Sebagai warga negara yang baik, saya tetap datang ke TPS untuk memilih,” jelasnya.