Aliansi Pekerja Usulkan UMP Bali Rp4,5 Juta Berbasis KHL

28 Sep 2026, 11:51 WIBKota Denpasar3 min read

Ni Komang Yuko Utami

News

Channel

Add Us on Google

Aliansi Pekerja Usulkan UMP Bali Rp4,5 Juta Berbasis KHL

Aliansi Semeton Pekerja Bali menyerahkan rekomendasi terkait UMP Bali kepada DPRD Bali dan Disnaker ESDM Bali. (IDN Times/Yuko Utami)

Intinya Sih

5W1H

Aliansi Semeton Pekerja Bali meminta DPRD merekomendasikan UMP berbasis Kebutuhan Hidup Layak, dengan usulan UMP Rp4,5 juta dan UMSP Rp5,2 juta.
Serikat pekerja menuntut transparansi kemampuan bayar perusahaan, menyoroti perbedaan upah ritel internasional di Bali dibanding Jakarta dan Surabaya serta perlunya akuntabilitas data perusahaan.
Komisi IV DPRD Bali menilai perubahan UMP perlu membongkar rumus yang ditetapkan pusat, sementara Disnaker ESDM mengingatkan penyesuaian harus tetap mematuhi aturan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Aliansi Semeton Pekerja Bali merekomendasikan UMP Bali Rp4,5 juta dan UMSP Rp5,2 juta, serta meminta pengupahan berbasis Kebutuhan Hidup Layak.
Who?
Aliansi Semeton Pekerja Bali, FSPM Regional Bali, SP NIBA Bali, KSPSI Bali, Komisi IV DPRD Bali, dan Dinas Ketenagakerjaan serta ESDM Provinsi Bali.
Where?
Audiensi berlangsung di Lantai III Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar.
When?
Senin, 28 September 2026.
Why?
Serikat pekerja menilai UMP Bali saat ini belum mencerminkan standar hidup riil dan nilai Kebutuhan Hidup Layak, serta meminta transparansi kemampuan perusahaan membayar upah.
How?
Aliansi menyampaikan aspirasi dalam audiensi dan meminta DPRD merekomendasikan kepada Gubernur Bali. DPRD bersama dinas terkait akan membahas rumus UMP, dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Denpasar, IDN Times - Sederet serikat pekerja di Bali dalam kesatuan Aliansi Semeton Pekerja Bali mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali. Aliansi pekerja tersebut mencurahkan aspirasi melalui audiensi terkait besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali yang jauh dari nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Bali, pada Senin (28/9/2026).

Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi, dalam audiensi menekankan bahwa UMP tidak sekadar angka administratif.

“UMP agar tidak dipandang sebagai angka administratif melainkan sebagai cara menjalani hidup layak dan mempertahankan daya beli,” ujar Rai di Lantai III Gedung DPRD Bali.

1. Aliansi Semeton Pekerja Bali mengusulkan UMP Bali Rp4,5 juta

Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi. (IDN Times/Yuko Utami)

Rai menegaskan bahwa saat ini UMP Bali belum mencerminkan standar hidup riil. Ia juga menjelaskan adanya PP 49 Tahun 2025 atas perubahan PP 36 2021. Kata Rai, regulasi itu secara eksplisit mempertimbangkan putusan MK 168 yang menetapkan kewajiban penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Ia meminta ketua DPRD Bali memberikan rekomendasi kepada Gubernur Bali agar UMP berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Bali. Pihak aliansi merekomendasikan UMP Bali mendekati nilai KHL dari Rp5,2 juta, menjadi KHL 4,5 juta dan UMSP 5,2 juta.

“Sebagai aliansi buruh yang mewakili pekerja Bali agar setidaknya UMP bisa memberikan rasa adil,” tegas Rai.

2. Meminta transparansi kemampuan bayar perusahaan

Aliansi Semeton Pekerja Bali berasal dari berbagai serikat pekerja dan buruh. (IDN Times/Yuko Utami)

Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa, dan Asuransi (disingkat SP NIBA) Bali, Made Sujana, menekankan adanya transparan kemampuan bayar perusahaan. Ia mencontohkan kondisinya saat ini sebagai pekerja ritel internasional.

Perusahaan mampu membayar UMP Rp5,7 juta di Jakarta, Surabaya sebesar Rp5 juta, sementara Bali Rp3,2 juta. Sujana menyayangkan pihak perusahaan berlindung di balik regulasi dengan basis minimum pengupahan.

“Perusahaan menengah ke atas ini apalagi yang punya serikat pekerja pasti mampu membayar,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Luh Putu Ernila Utami, Pengurus DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Bali sekaligus Ketua DPC KSPSI Kab Buleleng. Ia mendorong adanya akuntabilitas perusahaan.

“Setiap tahun kami selalu membahas kenaikan UMP dan transparansi akuntabilitas data kemampuan perusahaan,” ujar Ernila.

3. Baca peluang merombak rumus dasar UMP

Foto bersama Aliansi Semeton Pekerja Bali dengan DPRD Bali dan Disnaker Bali. (IDN Times/Yuko Utami)

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, menerima aspirasi aliansi pekerja Bali. Ia menyoroti rumusan UMP tidak ditentukan daerah, melainkan pusat.

“UMP ini bukan kita yang menentukan rumusnya sehingga saat ingin mengubah UMP, rumus dasarnya harus kita dobrak,” ujar Suwirta.

Suwirta mengatakan pihaknya bersama Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali agar membahas rumus UMP.

“Kita harus buka rumusnya, kita di eksekutif dan legislatif harus sepakat dan berani membuka rumus ini. Kalau tidak, nanti terus jomplang gak pernah sama,” harap Suwirta.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan, menyampaikan agar berhati-hati merombak rumusan UMP.

“Lompatan ini jangan sampai mendobrak aturan, ada celah ini kita bisa mendorong agar mendekati,” tutur Setiawan.