3 Kendala Pemilu 2024 di Bali, dari Banjir dan Miskomunikasi

Komisioner KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan, mengatakan ada TPS yang mengalami kendala bencana hidrometeorologi saat itu. Yakni di TPS 12 Desa Ekasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana; dan 2 TPS (TPS 7 dan TPS 15) di Banjar Darmawinangun, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Lokasi ketiga TPS tersebut kemudian direlokasi ke area sekolah terdekat.

“Yang untuk kendalah cuaca kami melakukan proses reposisi, relokasi untuk TPS karena memang TPS kebanjiran,” jelasnya.

Saat proses pemungutan suara berlangsung, John juga mengakui bahwa terdapat masyarakat yang mendatangi Kantor KPU Provinsi Bali, dan Kota untuk menanyakan perihal tidak bisa mencoblos menggunakan KTP elektronik.

Kejadian ini ia sebut telah terjadi misinformasi di kalangan masyarakat terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Bahwa terhadap putusan MK tersebut, masyarakat hanya menerima sepotong penjelasan, yakni selama memiliki KTP elektronik, mereka bisa memilih di TPS. Sementara dalam putusan MK, jika pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang bersangkutan tetap bisa memberikan hak suaranya menggunakan KTP elektronik sesuai dengan alamat domisili yang tertera pada KTP elektroniknya.

“Ada banyak keberatan atau protes dari masyarakat. Kenapa masyarakat tidak bisa melakukan hak pilihnya menggunakan KTP elektronik. Ini sebenarnya ada miskomunikasi atau misinformasi kepada masyarakat tersendiri,” katanya.

Selain itu juga tertukarnya surat suara di TPS 5 dan TPS 6 di Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Tertukarnya surat suara ini diketahui saat seorang pemilih memberitahu petugas KPPS karena tidak bisa menemukan calonnya.

Setelah diteliti, kemudian diketahui surat suara tertukar dan proses pemilihan dihentikan. Berdasarkan koordinasi, baru disepakati untuk melakukan pelaksanaan pemungutan suara ulang.

“Surat suarat tertukar untuk DPRD Kabupaten Kota. Jadi surat suara Dapil 3 masuk di Dapil 8, dan digunakan oleh pemilih,” terangnya.