TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

PR Wishnutama: Ada Perang Tarif Hotel, Bali Selatan & Utara Timpang

Beginilah situasi Bali saat ini

Berbagai Sumber

Denpasar, IDN Times - Presiden Republik Indonesia Joko "Jokowi" Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmi melantik para Menteri Kabinet Indonesia Maju, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10). Di antara jajaran menteri yang dilantik, ada satu nama newbie masuk di dalamnya. Yaitu Pendiri NET Wishnutama Kusubandio, yang ditunjuk sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf). Pulau Bali sebagai penyumbang terbesar pariwisata untuk Indonesia punya harapan khusus buat Wishnutama. Berikut ini ulasannya:

1. Asita berharap Wishnutama bisa membuat kebijakan yang baik untuk pariwisata di Pulau Dewata

IDN Times/Vanny El Rahman

Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan dan Wisata Indonesia (Asita) Bali, Ketut Ardana, berharap terpilihnya Wishnutama bisa membuat kebijakan yang baik bagi pariwisata di Pulau Dewata.

"Harapannya lebih baik. Pertama beliau melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Menteri sebelumnya. Tugas-tugas yang belum selesai, seperti destinasi baru yang masih belum kelihatan perkembangannya lebih difokuskan lagi, infrastrukurnya, SDM-nya dan konektifnya," kata Ardana saat dihubungi, Kamis (24/10) lalu.

2. Ada perang tarif hotel di Bali

Pexels.com/Francesco Ungaro

Ia menjelaskan, pariwisata memerlukan penataan tata niaga kepariwisataan. Pemerintah perlu membatasi adanya perang harga antara pengusaha pariwisata dan praktik negatif, yang menurutnya telah lama berjalan.

Hal itu bisa dilakukan dengan cara standarisasi yang menertibkan pengusaha-pengusaha pariwisata ilegal di Bali. Ia mencontohkan jumlah kamar hotel di Bali yang berlebihan atau over supply sampai tidak terisi. Sekitar 40 persennya kamar kerap kosong sepanjang tahun.

"Kalau untuk Bali sendiri ada beberapa hal kalau mau kita garisbawahi. Pariwisata di Bali itu perlu dilakukan penata-penataan terutama dari sisi tata niaganya. Sekarang ini di Bali terjadi over supply, kebanyakan kamar hotel. Kalau tidak salah ada sekitar 40 persen kamar yang kosong sepanjang tahun. Kan itu sebenarnya tidak baik. Kalau seperti itu kan otomatis terjadi perang tarif dan hotel saling mendahului dan menjual harga yang lebih murah supaya hotel terisi. Itu realitanya terjadi," ungkap Ardana.

Maka, lanjut Ardana, regulasi dari pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi hal itu. Karena perang tarif bisa berdampak pada menurunnya pelayanan.

"Kalau kita ngomong pariwisata berkualitas salah satunya kan pelayanan yang baik. Kalau misalnya hotel murah bagaimana bisa mengaji pegawainya lebih baik, bagus, kan tidak bisa. Otomatis kan mengurangi kualitas pelayanan, termasuk juga produk yang ditampilkan," ujarnya.

Baca Juga: Ini Harapan Bali Untuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Berita Terkini Lainnya