TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Rhenald Kasali Sebut Kasus Hukum Semakin Mendekat ke BUMN 

Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan di Bali

Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/7/2020) (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Badung, IDN Times - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didukung Forum Hukum  BUMN menyelenggarakan BUMN Legal Summit 2022 di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, dengan tema Building Stronger Foundation for Growth. Acara digelar selama dua hari, yakni pada Kamis (22/9/2022) dan Jumat (23/9/2022).

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk membangun fondasi fungsi hukum BUMN yang semakin kuat serta dapat mendukung pertumbuhan dan transformasi BUMN.

Baca Juga: Kisah Warga Karangasem Rawat Istri Alzheimer: Hidup Saya Berubah 

1. Proses bisnis BUMN perlu perlindungan hukum dan mitigasi risiko untuk direksi

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Feri Wibisono - Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan BUMN, Carlo B.Tewu. (IDN Times/Ayu Afria)

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Feri Wibisono, mengungkapkan pentingnya acara ini untuk sharing knowledge dan komunikasi antara bagian legal. Legal yang kuat dinilai akan memproteksi risiko hukum bagi direksi. Dengan begitu, direksi tidak terkena risiko hukum dan berdampak kepada kepentingan strategi dari korporasi.

"Harus setiap tahun ini. Supaya bisa koordinasi antara legal dengan bagian legal. Kami akan mendukung sepenuhnya. Kami akan memberikan seluruh layanan dari kepentingan legal BUMN, baik dari proses pendampingan untuk mitigasi maupun sampai bantuan hukum pada akhir dalam proses di court atau di arbitrase," ungkapnya pada Kamis (22/9/2022).

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan BUMN, Carlo B Tewu, berharap insan hukum BUMN lebih kuat dan mampu memberikan perlindungan kepada proses bisnis di BUMN.

2. Strategi holding Kementerian BUMN membantu memitigasi risiko bersama

BUMN Legal Summit 2022 di kawasan Nusa Dua dengan tema Building Stronger Foundation for Growth. (IDN Times/Ayu Afria)

Beberapa poin penting yang dibahas adalah terkait pemahaman bagaimana memitigasi risiko dan awareness terkait masalah hukum. BUMN diminta harus terus maju dan berkembang dengan pengambilan keputusan yang tetap termitigasi risiko hukumnya.

“Saya hanya menambahkan saja bagaimana cara memitigasi risiko ini dan apa yang harus diperhitungkan,” ungkap Carlo B Tewu.

Termasuk dalam kebijakan Kementerian BUMN untuk holding perusahaan-perusahaan yang bisnisnya berdampingan dan berdekatan atau sama. Strategi holding sangat diperlukan untuk menstandarisasi corporate culture di masing-masing perusahaan. Selain itu juga untuk memitigasi risiko bersama dan efisiensi untuk kepentingan holding.

Berita Terkini Lainnya