2. Hubungan Gianyar dengan Badung, Mengwi, Bangli, dan Klungkung pernah tidak harmonis

Upacara Selamatan Kedatangan Presiden Soekarno di Tampaksiring, Gianyar tahun 1951. (Arsip dan Perpustakaan Provinsi Bali via instagram.com/Sejarah Bali)

Tim penyusun buku tersebut yakni I Wayan Pastika, I Ketut Ardhana, I Wayan Dibia, I Wayan Geriya, Anak Agung Gd. Raka, dan I Dewa Ngurah Anom menuliskan pada masa kekuasaan Raja Gianyar VI, Ida I Dewa Gede Raka (1896-1912), hubungan dengan
Badung, Mengwi, Bangli, dan Klungkung kembali tidak harmonis. Akhirnya Ida I Dewa Gede Raka meminta perlindungan kepada pemerintah Hindia Belanda.

Menanggapi permintaan itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda kemudian mengangkat Ida I Dewa Gede Raka sebagai stedehourder (Wakil) Pemerintah Hindia Belanda, tepatnya dilantik dengan upacara kenegaraan pada tanggal 2 Januari 1901. Sementara pelantikan berdasarkan adat dan agama (Abisekaratu) dilakukan pada tanggal 15 Juni 1903 dengan gelar Ida I Dewa Manggis VIII. Seorang kontrolir bernama JHBF Schwartz lalu untuk sementara waktu ditempatkan oleh pemerintah Hindia Belanda di Gianyar.

Tak sampai tuntas masa jabatannya, Ida I Dewa Gede Raka mengundurkan diri. Putranya, Ida I Dewa Ngurah Agung (1913-1943), menjadi pengganti. Dengan adanya perubahan sistem pemerintahan di Bali kala itu, Ida I Dewa Ngurah Agung kemudian menjadi Regent. Dari delapan Regent yang ada di Bali, gelarnya berbeda-beda. Khusus untuk Gianyar, dipakai gelar Anak Agung.

Pada 1 Juli 1938, daerah-daerah di Bali akhirnya ditetapkan sebagai daerah Swapraja dipimpin oleh raja. Dengan begitu, setiap daerah mendapat hak otonomi yang lebih luas. Yaitu selain urusan adat dan agama, diatur juga urusan lainnya seperti kepolisian, pekerjaan umum, pajak penghasilan, kesehatan, dan pendidikan. Ida Anak Agung Ngurah Agung sebagai raja daerah Swapraja Gianyar.

3. Pejuang dari Gianyar ikut melawan Belanda di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai

Ilustrasi I Gusti Ngurah Rai. IDN Times/Arief Rahmat

Perkembangan kondisi dunia juga sangat memengaruhi situasi di Bali. Jepang tiba di Gianyar pada tanggal 23 Februari 1942. Pemerintahan daerah Swaparaja itu masih diakui, hanya saja dengan nama Syutjo. Ketika pendudukan tentara Jepang di Gianyar, mereka menerapkan sistem kerja paksa (Romusha) untuk dipekerjakan di Bali dan luar Bali. Bahkan pada masa itu Jepang disebut pernah menugaskan Bung Karno untuk menanamkan semangat di kalangan masyarakat pribumi untuk antisekutu.

Tentara Gajah Merah yang bergabung dalam pemerintahan sipil Hindia Belanda di bawah komando Letkol Inf FH Ter Meulen lalu mendarat di Bali, tepatnya 2 Maret 1946. Tentara Gajah Merah menduduki kota-kota di Bali termasuk Kota Gianyar. Supaya bisa melawan tentara Gajah Merah, seluruh organisasi pemuda bersatu di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai dengan pasukan Ciung Wanara, dan bermarkas besar di tiap-tiap kerajaan di Bali. Di Kerajaan Gianyar, ada tokoh Markas Besar yaitu Anak Agung Anom Asta dan I Ketut Suetha.

Pertemuan melawan Belanda pada tanggal 20 November 1946, membuat 88 personel Ciung Wanara gugur dalam Puputan Margarana. Termasuk di dalamnya, ada 10 personel pejuang dari daerah Kerajaan Gianyar.

Pejuang Gianyar yang gugur di antaranya Kapten I Nyoman Sueta dari Ubud, Lettu IB Manik dari Sukawati, Kopral I Limbuk dari Ketewel, Kopral I Rudeg dari Batuyang, Kopral I Sara dari Pejeng, Peratu I Rambug dari Sasih, dan Perak I Roja dari Samu. Markas cabang Legiun Veteran, Gianyar pun telah menerbitkan sebuah buku berjudul Patah Tumbuh, Hilang Berganti, yang memuat nama-nama pejuang yang gugur melawan Belanda.

4. Dulu sistem pemerintahan terdiri dari dewan raja-raja dan Paruman Agung

Pemandangan alam di timur Gianyar-Bali, sekitar tahun 1910. (pinterest.com/Potolawas)

Ketika masih menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur (NIT), daerah Bali merupakan gabungan dari kerajaan yang ada di Bali. Yaitu Badung, Bangli, Buleleng, Jembrana, Gianyar, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan. Sistem pemerintahan terdiri dari dewan raja-raja dan Paruman Agung yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada saat itu Anak Agung Gede Oka menjabat sebagai Raja Gianyar dan pernah menjadi Ketua Dewan Raja-raja pada tahun 1947.

Kemudian terjadi perubahan dalam sebuah sistem pemerintahan pada tahun1950-an yang dimulai dari pusat. Negara-negara digabungkan menjadi bagian ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada tanggal 8 Juni 1950, Paruman Agung bersidang. Hasil dari pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk membentuk Badan Pelaksana Pemerintahan Daerah Sementara. Belakangan, Paruman Agung diubah namanya menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali. DPRD resmi dilantik 25 September 1950 di Kota Denpasar.

Sesuai dengan UU Nomor 69 Tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Swatantra tingkat-II, akhirnya Ida Anak Agung Gede Oka dipilih sebagai Kepala Daerah Swatantra tingkat-II masa bakti 1958-1960.