2. Kedua kubu percaya diri bisa mendulang suara dari kelompok golput

ANTARA FOTO/Didik Suhartono

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana, mengungkapkan golput merupakan kedaulatan bagi setiap rakyat dengan prinsip bahwa demokrasi sepenuhnya diserahkan kepada rakyat melalui Pemilu.

“Dan jika kemudian rakyat tidak menghendaki pemimpin atau bahkan juga orang-orang yang diminta untuk wakil rakyat,” ujar Arif di kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (23/1) lalu.

Arif juga menjelaskan bahwa golput merupakan ekspresi protes atau penghukuman terhadap mekanisme penentuan paslon oleh partai politik, yang masih didominasi pertimbangan politik praktis dan mengesampingkan nilai-nilai integritas individu, rekam jejak, dan berpihak pada hak asasi manusia.

“Tapi yang paling penting adalah golput atau pilihan untuk tidak memilih adalah ekspresi politik, yang itu adalah bentuk kedaulatan rakyat,” terang dia.

Kendati golput adalah ekspresi bagi mereka yang tidak terlalu percaya pada politik dan para calon, kedua kubu rupanya tetap berupaya mengajak para undecided voters untuk merapat ke kubu mereka.

Dari kubu Prabowo sendiri, Vasco menyampaikan, kelompok golput yang dianggapnya kecewa dengan pemerintah akan dibuat oleh BPN menjadi percaya pada pasangan calon Prabowo-Sandiaga. Caranya, dengan terus mengkampanyekan dan menyampaikan visi misi dan program pasangan 02.

"Golput itu kalau saya lihat orang-orang yang kecewa dengan pemerintah. Orang-orang yang kecewa dan apatis terhadap politik, seakan-akan berpolitik itu hal yang kurang baik. Tapi kan kita gak bisa juga ninggalin politik ini. Karena kalau kita tinggalin, orang-orang jahat yang akan manfaatkan itu jadinya," terang Vasco.

"Setiap hari kami suarakan terus, sehingga dengan visi misi Prabowo, teman-teman golput bisa terkena hatinya untuk ikut menjadi bagian dari Indonesia," dia melanjutkan.

Berbeda dengan kubu Prabowo, Usman menilai kubu Jokowi percaya pemilih golput akan cenderung merapat ke petahana. Hal itu dikatakannya karena berkaca dari pengalaman-pengalaman Pemilu sebelumnya di Indonesia maupun negara lain.

"Mudah-mudahan makin mendekati Pilpres, undecided voters ini sudah mulai ancer-ancer lah saya mau pilih mana. Kalau dilihat di pengalaman negara lain maupun negara kita, undecided voters itu ada istilah namanya incumbent bias. Yang belum memutuskan itu cenderung akan memilih incumbent," jelas Usman.

3. Apakah kubu Jokowi dan Prabowo diuntungkan atau dirugikan oleh pemilih golput?

ANTARA FOTO/Setneg-Agus Suparto

Saat ditanya apakah kubu Prabowo merasa diuntungkan dengan adanya pemilih golput, Vasco menolak menjelaskan. Ia mengungkapkan, masalah pemilih golput jangan dilihat dari untung dan rugi.

Menurutnya, suara tidak bisa dilihat skalanya untuk urusan untung dan rugi. Dikatakan Vasco, suara bukanlah binis yang bisa dijual sehingga menghasilkan sebuah keuntungan atau pun kerugian bagi kedua kubu.

"Bukan hal menguntungkan atau merugikan. Tapi prinsipnya, rakyat Indonesia yang golput sayang. Kami bukan mengarahkan orang untuk golput, lebih baik bergabung sama kami (Prabowo-Sandiaga), kalau tujuannya mau menjadikan Indonesia lebih kuat ke depan. Lebih baik percayakan aspirasi suara teman-teman ke kami, biar bisa mengubah Indonesia," ujar Vasco.

Sementara, Usman menyampaikan, adanya pemilih golput tidak menjadikan TKN takut. Ia bahkan percaya diri pemilih Jokowi tidak akan berubah pilihan, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Ketika ditanya apakah kubu Jokowi merasa diuntungkan atau dirugikan dengan adanya pemilih golput, Usman mengatakan, kedua kubu tidak perlu ada yang merasa diuntungkan atau pun dirugikan. Menurutnya, yang harusnya merasa rugi adalah demokrasi di Indonesia.

"Secara kuantitaf, itu tidak signifikan. Kalau ada pemilih golput, yang dirugikan bukan TKN tapi adalah demokrasi negara ini," jelas Usman.

4. Taktik kedua kubu memperebutkan hati kelompok golput

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Meski pemilih golput tak dilihat kedua kubu sebagai ancaman, tapi tak bisa dipungkiri kedua kubu juga berlomba-lomba untuk mengajak golongan putih melabuhkan pilihannya kepada mereka. Di sisa beberapa bulan sebelum pencoblosan Pilpres 2019, kedua kubu terus giat berkampanye untuk merebut hati para pemilih, tak terkecuali pemilih golput.

Dari kubu Jokowi maupun Prabowo, mereka kompak menggaet hati kelompok golput dengan mengkampanyekan visi misi masing-masing. Seperti diakui Usman, TKN  terus menyuarakan keberhasilan pemerintah agar para pemilih terambil hatinya.

"Ya saya kira kita terus menyampaikan capaian-capaian yang telah kita lakukan. Teman-teman (golput) ini kan teman-teman yang idealis. Yang kemarin mengkampanyekan golput, tetapi mereka melihat semata-semata dari sisi idealis tanpa bermaksud menyalahkan mereka, itu hak politik mereka," terang Usman.

"Tapi mereka tidak melihat sebuah proses politik bahwa ini juga politik. Kalau mereka tidak terlibat berpartisipasi dalam Pemilu, itu kan tidak mengubah apapun juga. Artinya, presiden akan tetap terpilih juga. Siapapun dia," jelas Usman.

Senada dengan TKN, Vasco menyampaikan bahwa BPN juga akan menggaet hati pemilih golput dengan menawarkan program-program yang belum dicapai oleh pemerintah. Dengan menawarkan visi misi dan program Prabowo-Sandiaga, Vasco yakin kelompok golput akhirnya bisa ikut memilih.

"Prinsipnya kami akan sampaikan pada rakyat, bagaimana negara ini bisa lebih baik ke depan. Dengan tersampaikan informasi itu, yang kami harapkan sebenarnya golput bisa lebih terserap dan menyuarakan suaranya," ujar Vasco.

"Karena sayang banget golput. Suara-suara golput bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang gak benar, takutnya nanti," sambung dia.

5. Sejarah golput di Indonesia: ada sejak 1971

IDN Times/Sukma Shakti

Golput awalnya ada karena sebuah gerakan moral yang dicetuskan pada 3 Juni 1971 di Balai Budaya Jakarta, tepat sebulan sebelum hari pemungutan suara pada Pemilu pertama di era Orde Baru. Pencetus gerakan tersebut adalah seorang aktivis demonstran Angkatan 66, bernama Arief Budiman atau Seo Hok Djin.

Arief mengaku menyuarakan gerakan golput bukan untuk mencapai kemenangan politik, melainkan untuk melahirkan tradisi di mana ada jaminan perbedaan pendapat dengan penguasa dalam situasi apapun.

Terbentuknya kelompok golput di zaman Orde Baru karena mereka menganggap dengan atau tanpa Pemilu, kekuatan yang paling efektif menentukan nasib negara ke depan adalah ABRI. Kebanyakan tokoh pencetus golput adalah Angkatan 66, walaupun sebagian tokoh Angkatan 66 diakomodasi Orde Baru dalam sistem.

Para tokoh Angkatan 66 yang menjadi pencetus golput itu ada yang menjadi anggota DPR-GR dan juga menteri. Meski begitu, mereka tetap kritis melawan rezim baru yang dianggap mengingkari janji tersebut.

Pencetusan gerakan itu disambung dengan penempelan pamflet kampanye yang menyatakan tidak akan turut dalam Pemilu. Tanda gambarnya segi lima dengan dasar warna putih. Kampanye tersebut langsung mendapat respons dari aparat penguasa.

Disebut golongan putih, karena gerakan ini menganjurkan agar mencoblos bagian putih di kertas atau surat suara di luar gambar partai politik peserta Pemilu. Saat itu masih jarang ada orang yang berani tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sehingga buat yang tidak ingin berpartisipasi namun datang ke TPS, mereka memutuskan untuk mencoblos bagian putih, dan dianggap masuk ke dalam kelompok golput.

Hingga kini, tradisi golput rupanya masih terus mengalir di proses demokrasi Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah kelompok tersebut diprediksi semakin meningkat.

Karena itu untuk mengurangi barisan kelompok 'putih' ini, para tokoh politik harus bisa membawa mereka percaya lagi pada demokrasi, berharap kelompok golput tersebut berkurang di Indonesia.

Baca Juga: Inilah Aturan Memasang Bendera Parpol di Rumah Tetangga