Pemerintah Provinsi Bali Target Entaskan Kemiskinan Tahun 2024
Operasi pasar menyikapi kelangkaan LPG 3 kg di Bali. (Dok.IDN Times/istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Denpasar, IDN Times – Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya sedang berfokus penanganan kemiskinan di Provinsi Bali yang canangkan akan tuntas di tahun 2024 mendatang. Sejumlah upaya dilakukan Pemprov, termasuk menggandeng Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi Bali.
Direktur Utama BPB Bali, I Nyoman Sudharma menanggapi bahwa sejauh ini program pengentasan kemiskinan yang dilakukan adalah bedah rumah di wilayah Buleleng. Kegiatan ini telah menyasar ratusan rumah tangga. Selain itu juga dukungan untuk penguatan usaha kecil.
1. Fokus tuntaskan kemiskinan ekstrem di Bali
Ilustrasi pemulung di wilayah Bali (IDN Times/Ayu Afria)Dalam pertemuan kedua belah pihak, Sang Made Mahendra mengakui kesesuaian program antara BPD Bali dengan pemerintah daerah. Salah satunya perhatian kepada pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah Bali yang ditargetkan selesai tahun 2024 mendatang. Sejauh ini tingkat kemiskinan ekstrem di Bali 0,54 persen. Dengan salah satunya kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gianyar yang berada di atas persentase kemiskinan ekstrem di Bali.
“Saya ingin kemiskinan secara keseluruhan bisa segera dituntaskan,” ungkapnya pada Senin (25/9/2023).
Selain itu BPD Bali juga diminta terlibat dalam membantu permodalan generasi millennials yang ingin berwirausaha. Dalam hal ini dilakukan melalui program Mesari yang khusus diarahkan untuk membantu permodalan kalangan millennials.
2. BPB Bali ungkap kepemilikan saham, dana CSR untuk bedah rumah
.jpg)
Ilustrasi saham (IDN Times/Arief Rahmat)Nyoman Sudharma mengatakan dari catatan permodalan BPD Bali saat ini, terungkap bahwa Pemerintah Kabupaten Badung merupakan pemegang salah terbesar mencapai lebih dari Rp850 miliar. Kemudian disusul Pemerintah Provinsi Bali dengan nilai saham Rp719 miliar. Dari catatan tersebut, menurutnya Pemerintah Provinsi Bali tetap masuk sebagai pengendali karena penyertaan modal sebesar 25 persen telah terpenuhi.
“Pemprov tetap masuk karena penyertaan modal terpenuhi,” ungkapnya.
Sebagai lembaga keuangan, peran aktif BPD Bali dalam pembangunan daerah di antaranya mengalokasikan dana CSR untuk penguatan desa adat. Pembangunan Bali juga dilakukan dengan kegiatan bedah rumah, penguatan UMKM, dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Kami baru gotong royong pembangunan 284 bedah rumah di Buleleng,” ungkapnya.
Dalam program bedah rumah tersebut masing-masing membutuhkan biaya Rp20 juta. Dari jumlah tersebut BPD Bali memberikan bantuan sebesar 30 persen.
Dalam kegiatan pembinaan UMKM, BPD Bali juga telah berkolaborasi dengan Dekranasda, dan membina 48 UMKM.
3. Jumlah penduduk miskin di Bali mengalami penurunan
Ilustrasi pedagang di wilayah Bali (IDN Times/Ayu Afria)Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, jumlah penduduk miskin di Bali pada Maret 2023 sebanyak 193,78 ribu orang. Jumlah ini mengalami penurunan 11,90 ribu orang dibandingkan dengan Maret 2022 lalu. Sedangkan jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2023 di Bali tercatat 123,82 ribu orang. Dan di pedesaan sebanyak 69,96 ribu orang.
Diungkapkan bahwa pada Maret 2023 sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan di Provinsi Bali baik di perkotaan maupun pedesaan adalah komoditas makanan yakni beras. Pada komoditas bukan makanan tercatat 4 komoditas yang berpengaruh kepada pembentukan garis kemiskinan di antaranya perumahan, bensin, upacara agama atau adat lainnya, dan listrik.
Baca Juga: 3 Ribu Rumah di Tabanan Masuk Daftar Tunggu Bedah Rumah
