Transfer Ilmu Dapat Mempercepat Proses Kemajuan Indonesia

Terkait dengan persoalan-persoalan itu, Chair of B20 Indonesia 2022, Vice Chairwoman of Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN) for Maritime, Investment and Foreign Affairs yang juga CEO of Sintesa Group, Shinta Kamdani, menyampaikan hal senada.

Ia mengatakan, B20 Indonesia telah memetakan sejumlah isu penting terkait keuangan dan infrastruktur. Masalah yang dihadapi selama ini berkaitan dengan kesenjangan infrastruktur, kurangnya akses permodalan bagi negara berkembang, rendahnya pendapatan untuk green projects, hingga kurangnya konektivitas digital di negara-negara berkembang.

"Rekomendasi yang nantinya akan kami sampaikan kepada pemerintah, di antara menyediakan sumber keuangan, permodalan yang bisa diakses, kolaborasi antar negara dalam upaya mendukung net-zero transition, infrastruktur digital, dan keseimbangan antara pertumbuhan, produktivitas, dan keberlanjutan," jelas Shinta Kamdani.

Empat hal utama itulah yang menjadi fokus Finance and Infrastructure Task Force. Rekomendasi ini nantinya akan disampaikan ke pemerintah dalam pertemuan G20.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN), M Arsjad Rasjid PM, mengatakan berinvestasi dalam pembangunan insfrastruktur yang berkelanjutan, sangatlah penting dalam pembangunan yang inklusif, tidak hanya bagi Indonesia, melainkan juga secara global.

"Saat ini, dunia, terutama negara-negara berkembang, terus menghadapi dua tantangan dalam mencapai kemajuan infrastruktur yang berkelanjutan. Dua masalah itu adalah kurangnya kapasitas, baik talenta maupun pengetahuan, terutama di daerah terpencil di mana masyarakat miskin sangat membutuhkan bantuan," jelasnya.

Masalah kedua adalah kurangnya akses keuangan. Pemerintah Indonesia disebutnya hanya mampu menanggung 37 persen dana dari keseluruhan biaya yang diperlukan.

Arsjad Rasjid mengusulkan, untuk mengatasi persoalan ini, perlu dilakukan kolaborasi dan kerja sama yang lebih kuat, yakni kolaborasi dengan komunitas internasional, khususnya antara negara-negara G20. Negara-negara maju seharusnya memberikan kesempatan kepada negara berkembang dengan memberikan investasi untuk proyek infrastruktur yang berkelanjutan. Diperlukan pula investasi dalam teknologi dan transfer ilmu untuk mempercepat proses kemajuan yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan kerja sama antara sektor pemerintah dan swasta.

"Tidak ada satu pun institusi yang bekerja sendiri," tegasnya.

Arsjad Rasjid juga menekankan KADIN sebagai perwakilan dari bisnis di Indonesia, termasuk yang dimiliki oleh negara, swasta, maupun lembaga, siap untuk mendukung inisiatif para anggota G20 untuk mencapai tujuan kolaborasi ini.

Dalam diskusi yang membahas empat rekomendasi tersebut, dihadirkan pula beberapa narasumber mumpuni. Mereka di antaranya Head of Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance of Indonesia, Febrio Kacaribu; Vice Chairman, ASEAN & President Commissioner, Indonesia Standard Chartered, Task Force Deputy Co-Chair, Rino Donosepoetro; dan General Manager and Head of Commercial Banking South and South-East Asia, HSBC, Amanda Murphy.

Sementara untuk panel kedua menghadirkan Deputy of Economic Affairs, Ministry of National Development Planning of Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti; Executive Vice President & Head of CDPQ Global & Global Head of Sustainability, Task Force Co-Chair, Marc-André Blanchard; dan Vice President for East Asia, Southeast Asia, and the Pacific, Asian Development Bank, Ahmed M. Saeed.

Pada sesi Fireside Chat, World Bank Managing Director of Development Policy and Partnerships, Mari Elka Pangestu, juga hadir menyampaikan sejumlah pandangan terkait isu-isu keuangan.