Mulai Besok, Transaksi Solar Subsidi di Bali Pakai QR Code

Dalam keterangannya, Ahad Rahedi mengatakan bahwa sosialisasi transaksi harian menggunakan QR Code ini sudah dilakukan selama hampir setahun di Provinsi Bali. Data transaksi harian yang menggunakan QR Code sudah mencapai 92 persen. Kondisi ini yang kemudian mendorong Pertamina Patra Niaga wilayah Bali menerapkan kewajiban transaksi menggunakan QR Code.

Penerapan pembelian BBM menggunakan QR Code kali ini baru berlaku untuk produk biosolar saja yang akan diberlakukan, Kamis (1/6/2023).

“Bagi konsumen yang ingin membeli BBM Solar subsidi saat ini di Bali wajib menggunakan QR Code mulai tanggal 1 Juni 2023,” ungkapnya.

Sampai dengan Selasa (30/5/2023), jumlah pemilik QR Code kendaraan pengguna biosolar di Bali sebanyak 112 ribu kendaraan yang sudah melakukan registrasi. Jumlah itu akan bertambah signifikan menjelang penerapan transaksi menggunakan QR Code. Program ini diharapkan tidak ada lagi penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.

"Kami mengimbau bagi konsumen wilayah Bali yang belum terdaftar kendaraannya, agar segera mendaftar melalui website subsiditepat.mypertamina.id atau dapat mendatangi langsung ke SPBU,” jelas Ahad.

Sementara itu data terbaru hingga Rabu (31/5/2023) sekitar pukul 11.04 Wita, seluruh konsumen sudah teregistrasi 100 peraen. Sedangkan realisasi volume QR per 30 Mei 2023 di antaranya Scan QR sebanyak 824.715 liter, dan Input Nopol sebanyak 54.345 liter.

Dari pantauan di beberapa lokasi wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Tabanan, pada umumnya ada tanggapan positif dari masyarakat terhadap pelaksanaan Program Subsidi Tepat ini. Program ini dinilai memudahkan mereka yang lolos verifikasi untuk mendapatkan BBM bersubsidi sesuai kuota yang sudah ditentukan. Selain itu juga mempercepat antrean ketika melakukan pembelian solar subsidi.

Sesuai dengan SK BPH Migas di atas untuk transaksi Bbosolar, kendaraan roda empat pribadi dibatasi hanya boleh mengisi sebanyak 60 liter per hari. Sedangkan kendaraan roda empat angkutan umum sebanyak 80 liter per hari, dan kendaraan roda enam ke atas sebanyak 200 liter per hari.

“Kebijakan ini dimaksudkan agar penyaluran BBM bersubsidi merata dan tepat sasaran,” katanya.