Inflasi Tabanan turun menjadi 2,6 persen pada Agustus 2025
Lonjakan harga cabai merah, bawang merah, dan beras menyumbang inflasi
Pengendalian inflasi dilakukan melalui operasi pasar dan koordinasi lintas OPD
Tabanan, IDN Times - Angka itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi Kabupaten Tabanan pada Agustus sebesar 2,6 persen. Angka itu menurun dibanding Juli 2025, yakni sebesar 3,5 persen.
Plt Asisten II Setda Tabanan, I Nyoman Gede Gunawan mengatakan, penurunan inflasi itu tak lepas dari sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang rutin menggelar operasi pasar dan gerakan pangan murah.
Gunawan mengatakan, sejumlah komoditas menyumbang inflasi itu, antara lain, harga cabai merah yang melonjak, bawang merah, termasuk beras. Selain itu, inflasi juga ditambah disumbang lonjakan harga dari kelompok perumahan, salah satunya semen.
Sementara inflasi pada Juli 2025, kata dia, disumbang juga karena dampak terhambatnya jalur distribusi bahan pangan maupun bahan bangunan dari Jawa ke Bali.
"Penyebab terhambatnya jalur distribusi pangan dikarenakan adanya jalan jebol di Jalan Nasional Bajera, Kecamatan Selemadeg Timur hingga pembatasan operasional kapal penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk," ujarnya, Kamis (4/9/2025)
Menyikapi lonjakan harga komoditas strategis yang terjadi pada Juli 2025, beberapa upaya pengendalian inflasi telah dilakukan. Upaya ini melibatkan lintas sektor, yakni operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di sejumlah titik lokasi. "Termasuk dengan penyaluran beras SPHP (program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) ke masyarakat. Hal ini sebagai upaya untuk menekan harga beras di pasar yang menjadi salah satu pemicu inflasi selama ini," katanya.
Lewat kegiatan-kegiatan tersebut, inflasi di Tabanan pada Agustus 2025 pun bisa terkendali. "Saat ini pun, di tengah maraknya demo di sejumlah daerah, distribusi bahan pangan di Tabanan masih aman, sehingga jadi pendukung bagi terkendalinya inflasi bulan ini,” kata Gunawan.
Gunawan menegaskan bahwa stabilitas harga menjadi fokus pemerintah daerah sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang mendorong kepala daerah aktif berkoordinasi dengan Forkopimda. “Rapat koordinasi rutin setiap minggu digelar untuk memantau perkembangan harga sekaligus menyusun langkah cepat jika ada gejolak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gunawan menekankan bahwa TPID hanya bisa mengeksekusi kebijakan pengendalian inflasi melalui OPD teknis. “Peran OPD sangat strategis, mulai dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, hingga aparat keamanan desa adat yang mendukung stabilitas distribusi pangan,” ujarnya.