Badung, IDN Times - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didukung Forum Hukum BUMN menyelenggarakan BUMN Legal Summit 2022 di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, dengan tema Building Stronger Foundation for Growth. Acara digelar selama dua hari, yakni pada Kamis (22/9/2022) dan Jumat (23/9/2022).
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk membangun fondasi fungsi hukum BUMN yang semakin kuat serta dapat mendukung pertumbuhan dan transformasi BUMN.
Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Feri Wibisono, mengungkapkan pentingnya acara ini untuk sharing knowledge dan komunikasi antara bagian legal. Legal yang kuat dinilai akan memproteksi risiko hukum bagi direksi. Dengan begitu, direksi tidak terkena risiko hukum dan berdampak kepada kepentingan strategi dari korporasi.
"Harus setiap tahun ini. Supaya bisa koordinasi antara legal dengan bagian legal. Kami akan mendukung sepenuhnya. Kami akan memberikan seluruh layanan dari kepentingan legal BUMN, baik dari proses pendampingan untuk mitigasi maupun sampai bantuan hukum pada akhir dalam proses di court atau di arbitrase," ungkapnya pada Kamis (22/9/2022).
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan BUMN, Carlo B Tewu, berharap insan hukum BUMN lebih kuat dan mampu memberikan perlindungan kepada proses bisnis di BUMN.
Beberapa poin penting yang dibahas adalah terkait pemahaman bagaimana memitigasi risiko dan awareness terkait masalah hukum. BUMN diminta harus terus maju dan berkembang dengan pengambilan keputusan yang tetap termitigasi risiko hukumnya.
“Saya hanya menambahkan saja bagaimana cara memitigasi risiko ini dan apa yang harus diperhitungkan,” ungkap Carlo B Tewu.
Termasuk dalam kebijakan Kementerian BUMN untuk holding perusahaan-perusahaan yang bisnisnya berdampingan dan berdekatan atau sama. Strategi holding sangat diperlukan untuk menstandarisasi corporate culture di masing-masing perusahaan. Selain itu juga untuk memitigasi risiko bersama dan efisiensi untuk kepentingan holding.
Komisaris Utama (Komut) PT Pos Indonesia (Persero), Rhenald Kasali, menegaskan kasus hukum terasa sekali semakin mendekat ke BUMN. Artinya, ada aspek compliens, business, dan hukum. Aspek hukum ini ia akui menjadi bahasan sehari-hari di Dewan Komisaris.
“Misalnya banyak sekali belakangan ini Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Kepailitan. Kemudian juga sering kali direksi dipanggil itu terkait dengan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Karena masyarakat kita, apa-apa lapor sekarang. Berani menyampaikan,” jelasnya.
Ia menyampaikan sejauh ini masalah hukum yang menyandung direksi BUMN adalah adanya aduan masyarakat. Terutama ketika masyarakat melihat ada penyimpangan atau ketidaksesuaian dari orang-orang dalam, maka masyarakat di sini berperan sebagai mata publik dan membantu penyelesaian menyampaikan persoalan tersebut.
“Ini semakin hari semakin banyak sehingga memang pada level direksi itu. Yang diadukan biasanya manajer. Misalnya ketika mereka ada pengadaan yang tidak sesuai atau ada pihak lain yang tidak memenangkan tender atau ada penyimpangan,” jelasnya.