Klungkung, IDN Times - Sejak tahun 2020 lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung mengeluarkan kebijakan Izin mendirikan bangunan (IMB) bersyarat bagi bangunan yang terlanjur berdiri di sempadan sungai dan pantai. Hal ini untuk menertibkan administrasi dan masifnya pelanggaran di sempadan serta pantai.
Kini kebijakan tersebut telah berjalan setahun. Tetapi pengelola hotel dan restoran di Klungkung masih enggan mengurus IMB.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Klungkung, I Made Sudiarkanaya, menjelaskan sebagian besar bangunan yang melakukan pelanggaran sempadan pantai atau tebing adalah akomodasi wisata seperti hotel dan restoran di Nusa Penida.
Kebijakan IMB bersyarat ini dimaksudkan untuk menertibkan bangunan tersebut secara administrasi, sehingga memberikan kontribusi kepada daerah. Termasuk juga untuk mengantisipasi masifnya pembangunan yang melanggar sempadan.
"Jadi bagi bangunan yang sudah berdiri dan melanggar sempadan sebelum tahun 2020 agar mengurus IMB bersyarat. Sehingga secara administrasi bangunan itu legal. Namun izin bersyarat tidak berlaku bagi bangunan yang baru akan dibangun di sempadan. Setelah tahun 2020, sudah tidak boleh pembangunan apapun di sempadan pantai atau tebing," ungkap Sudiarkajaya, Kamis (25/3/2021) lalu.
Ketentuan IMB bersyarat sudah dituangkan dalam Peraturan Bupati Klungkung (Perbup) Nomor 1 Tahun 2020. Hanya saja minat masyarakat, khususnya para pengelola akomodasi pariwisata di sempadan masih rendah untuk mengurus perizinannya.
Sudiarkajaya menjelaskan, pada tahun pertama kebijakan itu dikeluarkan, hanya enam akomodasi pariwisata yang mengurus IMB bersyarat. Padahal banyak akomodasi wisata yang berdiri melanggar sempadan pantai dan tebing di Nusa Penida.
Bahkan tahun 2021 ini, belum ada satu pengelola akomodasi wisata yang mengurus izin bersyarat tersebut.
"Iya, tahun 2021 ini sama sekali belum ada mengajukan permohonan. Sepi,” katanya.
Sudiarkajaya telah melakukan penjajakan kepada para pengelola akomodasi wisata yang melanggar sempadan tersebut. Menurutnya, para pengelola akomodasi wisata mengaku pariwisata sangat sepi selama pandemik. Sehingga mereka tidak memiliki cukup biaya untuk mengurus IMB bersyarat.
Berdasarkan ketentuan, dalam pengurusan IMB bersyarat dikenakan biaya. Besarannya tergantung kepada besar dan luas bangunan yang telah dibangun.
"Kalau bangunannya besar dan luas, biayanya bisa puluhan juta Rupiah," terangnya.
Terlepas dari biaya itu, ia berharap para pengusaha memanfaatkan IMB bersyarat ini. Sehingga semua akomodasi wisata nantinya telah memiliki IMB.