Minimarket Tumbuh Pesat di Bali, Pemprov Godok Raperda Pengendalian

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mengelompokkan pasar modern di Provinsi Bali menjadi tiga jenis, yaitu pasar modern berjejaring, pasar modern nonberjejaring, serta pasar modern lainnya. Minimarket termasuk dalam pasar modern berjejaring dengan jumlah 1933 unit pada tahun 2020. Sedangkan, pasar modern nonberjejaring dalam bentuk usaha dagang (UD) serta jenis pasar modern lainnya dengan jumlah 492 unit. 

Gubernur Bali Wayan Koster menilai, pesatnya pertumbuhan minimarket di Bali, tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat dan pariwisata. Koster juga menyoroti perkembangan pusat perbelanjaan seperti mal dan toko modern di Bali sangat signifikan. “Bila tidak dikelola atau dikendalikan dengan baik, akan dapat mempengaruhi sendi perekonomian yang disokong dengan usaha mikro, kecil dan menengah,” kata Koster pada 1 Desember lalu.

Tujuan lainnya dari pengendalian toko modern kata Koster untuk melindungi pasar dan warung tradisional, agar menjaga perputaran uang di daerah yang sebelumnya merupakan kontribusi dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). 

Koster memaparkan, UMKM tidak mungkin bersaing dengan usaha toko modern raksasa karena beroperasi dengan modal nyaris tanpa batas. Modal itu berasal dari kemudahan akses pihak perbankan dan agunan beraneka ragam yang dimiliki toko modern.

“Disinilah peran pemerintah untuk hadir menyelamatkan relasi yang timpang dan menciptakan iklim usaha yang adil bagi keduanya,” imbuhnya.

Sebelum tertuang dalam perda, Koster lebih dulu menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Toko Modern Berjejaring. Instruksi tersebut memuat poin substansi instruksi yang ditujukan kepada Wali ZKota/Bupati se-Bali. Poin krusial yakni menghentikan sementara (moratorium) pemberian izin berupa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun izin usaha toko modern berjejaring di seluruh wilayah Kota/Kabupaten di Bali.

Selanjutnya, instruksi itu juga ada menekankan adanya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum bersama aparat berwenang apabila terjadi pelanggaran terhadap perda maupun peraturan walikota (perwali) yang berkaitan dengan upaya pengendalian toko modern berjejaring.

Selain disampaikan kepada Wali Kota/Bupati se-Bali, instruksi ini disampaikan juga kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Menteri Perdagangan (Mendag) RI, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI.