.jpg)
Klungkung, IDN Times - Masalah tingkat kemiskinan di Kabupaten Klungkung masih menjadi sorotan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Klungkung. Secara persentase, penduduk miskin di Gumi Serombotan ini berada di peringkat tiga se-Provinsi Bali setelah Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng.
Hal itu membuat anggota DPRD Klungkung untuk mendorong eksekutif agar lebih serius lagi dalam mengentaskan masalah kemiskinan.
Permasalahan ini mencuat ketika pelaksanaan paripurna rekomendasi DPRD Klungkung atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Klungkung Tahun Anggaran 2020. Wakil Ketua DPRD Klungkung, Tjokorda Gede Agung, menyatakan secara kuantitas jumlah penduduk miskin di Klungkung pada tahun 2020 terkecil di Provinsi Bali. Yaitu sebanyak 8,76 ribu jiwa.
Namun jika ditinjau dari angka persentase, ternyata tingkat kemiskinan di Klungkung tertinggi ketiga di Bali setelah Karangasem 5,91 persen dan Buleleng 5,32 persen.
"Klungkung berada di peringkat ketiga setelah Karangasem dan Buleleng. Hal ini masih perlu perhatian kita bersama," kata Tjokorda Agung, Selasa (20/4/2021) lalu.
Pihaknya lalu mendorong agar eksekutif lebih fokus dalam pengentasan kemiskinan.
"Apalagi saat ini masyarakat sedang menghadapi pandemik COVID-19,” tambahnya.
Selain itu Klungkung juga menyandang Kabupaten dengan indek kedalaman kemiskinan tertinggi pertama di Bali tahun 2020. Padahal pada tahun 2018 lalu, kedalaman kemiskinan di Klungkung tertinggi kedua setelah Kabupaten Karangasem. Klungkung juga menyandang Kabupaten dengan indek keparahan tertinggi pertama tahun 2020, yang mana sebelumnya ada pada level kedua setelah Karangasem.
Tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Klungkung, yang kriterianya berdasarkan distribusi pendapatan model Bank Dunia, Klungkung menunjukkan keadaan pemerataan yang cukup menggembirakan. Distribusi pendapatan (40 persen penduduk dengan pendapatan terendah) tahun 2020 berada pada posisi terbawah yaitu 17,85 persen sebagai indikasi ketimpangan “tingkat rendah.”
Namun demikian, rasio gini (Alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk) Klungkung berada di peringkat tertinggi yaitu sebesar 0,39, dengan tingkat pengangguran terbuka Klungkung tahun 2020 berada pada angka 5,42 persen, atau peringkat ke-4 tertinggi setelah Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Badung dalam situasi pandemi COVID-19.
"Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi suatu negara. Semua indikator Ekonomi Kesejahteraan (Welfare Economy) tersebut, wajib diatensi pemerintah," jelas Tjokorda Agung.
Terlepas dari sorotan terhadap persentase kemiskinan itu, dewan menilai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang telah disajikan, secara umum dalam pelaksanaan pemerintahan pada tahun 2020 sudah baik.
DPRD Klungkung menilai, secara umum kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (Pemda) tahun anggaran 2020 di Klungkung termasuk sudah memadai.
Terlebih Pemda Klungkung telah mampu meraih beberapa piagam penghargaan. Tetapi masih ada beberapa koreksi yang perlu diatensi untuk penyempurnaan masa yang akan datang.