Tabanan, IDN Times - Petani berpotensi mengalami kerugian akibat gagal panen yang dipicu oleh bencana alam maupun organisme pengganggu tanaman (OPT). Untuk itu, Pemerintah Pusat mengeluarkan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
Pada tahun 2020, luas lahan pertanian di Kabupaten Tabanan yang didaftarkan mengikuti AUTP sebanyak 14.695,85 hektare. Dari luasan itu, 409,26 hektare di antaranya mengalami gagal panen sehingga mendapatkan klaim AUTP sebesar Rp2.455.440.000.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Tabanan, I Gusti Putu Wiadnyana, memaparkan selama tahun 2020, terdata ada 62 laporan lahan pertanian yang mengalami kerusakan sehingga gagal panen dan mendapatkan klaim AUTP. Dari 62 laporan tersebut, sebagian besar kerusakan akibat serangan OPT tikus. Rinciannya adalah sebagai berikut:
OPT tikus:
OPT blast:
OPT penggerek batang:
Banjir:
OPT tungro:
OPT busuk batang:
Kekeringan:
Total keseluruhan:
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan mengalokasikan anggaran pembayaran premi dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp540 juta untuk lahan pertanian seluas 15 ribu hektare pada tahun 2020. Sekadar diketahui, total luas lahan pertanian di Tabanan adalah 19.394,16 hektare sehingga sisa lahan yang belum mendapatkan klaim, diimbau mengikuti AUTP secara swadaya.
Pada tahun 2020, serapan AUTP di Tabanan seluas 14.695,85 hektare. Masing-masing terdiri dari 14.207,87 hektare dibayarkan melalui APBD Kabupaten, dan petani membayar secara swadaya seluas 487,87 hektare.
Wiadnyana menjelaskan, Pemerintah Pusat menanggung pembayaran premi AUTP sebesar 80 persen, sedangkan 20 persennya ditanggung oleh petani. Dari nilai premi Rp180 ribu per hektare, petani hanya membayar Rp36 ribu per hektare.
"Pemerintah Kabupaten Tabanan kemudian mengalokasikan anggaran di APBD untuk membayar premi sebesar Rp36 ribu per hektare yang seharusnya ditanggung petani," ujarnya, Selasa (2/2/2021).
Namun tidak semua luasan pertanian di Tabanan bisa ditanggung oleh APBD. Karena itu, Wiadnyana berharap sisanya ditanggung oleh petani secara swadaya. Adapun sasaran pembayaran premi melalui APBD ini adalah subak-subak yang rawan bencana dan terkena serangan OPT.
"Sebenarnya semua lahan pertanian di Tabanan memiliki hak untuk mendapatkan bantuan ini. Tetapi karena terbatas, jadi yang diutamakan adalah subak yang kerap mengalami bencana dan diserang OPT," jelas Wiadnyana.
Tahun 2021, Pemkab Tabanan kembali mengalokasikan bantuan pembayaran premi dengan luasan dan besaran yang sama seperti tahun 2020, yaitu Rp540 juta untuk 15 ribu hektare.
"Pendaftaran kita mulai untuk lahan yang mulai tanam April 2021."
Bagi petani yang hendak mengikuti AUTP, berikut kriteria dan cara pendaftarannya:
Klaim AUTP biasanya dapat cair dalam waktu 14 hari kerja setelah surat persetujuan klaim dikeluarkan. Pekaseh Subak Pengembungan, Made Muliana mengatakan subak yang berlokasi di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, didaftarkan mengikuti AUTP dengan premi yang dibayarkan lewat dana APBD Kabupaten. "Ikutnya sewaktu tanam Juni sampai panen bulan November," ujarnya.
Namun untuk masa tanam bulan Desember, Muliana mengaku subaknya tidak lagi didaftarkan dalam AUTP. Sementara kini saat usia padi 1,5 bulan, sekitar 10 hektare lahan di Subak Pengembungan dari total 47 hektare terserang hama tungro. "Kalau ikut AUTP biasanya kerusakan 70 persen baru dapat klaim. Saat ini kerusakan akibat tungro di subak kami sekitar 40 persen. Semoga tidak meluas," paparnya.
Ia mengakui, dengan mengikuti AUTP, sebenarnya dapat melindungi petani dari gagal panen karena OTP maupun bencana. Setidaknya besaran klaim senilai Rp6 juta per hektare bisa mengembalikan modal petani. "Kalau benar April ini ada bantuan bayar premi dari kabupaten, subak kami akan daftar lagi," paparnya.