Denpasar, IDN Times - Praktik jahat menjual pariwisata Bali dengan harga murah membuat gaduh beberapa hari terakhir. Padahal praktik ini telah terjadi dua hingga tiga tahun yang lalu. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, AA Gede Yuniartha Putra.
Yuniatha berujar, praktik semacam ini bisa dihentikan jika meniru apa yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand. Lantas bagaimana caranya?
Dari buku Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Bali 2018 yang diterbitkan Bank Indonesia, Pemerintah Thailand sukses memberangus praktik jahat 'zero Dolar tour' dengan tiga cara.
Pertama, yakni penetapan tarif acuan. Artinya otoritas pariwisata Thailand membuat kesepakatan dengan otoritas pariwisata Tiongkok mengenai acuan paket wisata.
Kedua adalah penertiban agen wisata nakal. Cara tersebut dilakukan oleh Pemerintah Thailand bekerja sama dengan Pemerintah Tiongkok melakukan penertiban terhadap perusahaan agen wisata ilegal.
Berikutnya adalah membentuk Komite Pariwisata Nasional. Caranya dengan membentuk komite yang terdiri dari pihak pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam menerapkan peraturan yang ditujukan untuk mengatasi pariwisata.
Menurut Yuniartha, saat ini Indonesia belum punya regulasi semacam itu. Ia mengatakan, regulasi ini harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan tidak bisa dilakukan hanya oleh Dinas Pariwisata. Pasalnya, kejadian ini tak hanya terjadi di Bali, namun juga terjadi di Riau.
"Kami sudah melaporkan juga ke kementerian, karena saya lapor ke pak menteri pariwisata. Kejadian ini butuh regulasi," terangnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, atau akrab disebut Cok Ace dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bersama Industri Pariwisata Badung, mengatakan butuh sinergi semua pihak untuk menyelesaikan masalah ini, Selasa (23/10).
"Saat ini baik pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten sudah mengambil tindakan dengan melakukan pemeriksaan langsung ke toko-toko yang dicurigai melakukan tindakan curang," katanya dalam keterangan tertulis.
Jika nanti ketahuan melakukan tindakan kecurangan, maka akan langsung ditindak tegas baik pencabutan izin maupun penutupan usahanya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, DPRD Provinsi Bali berencana memanggil dan bertemu dengan semua elemen pariwisata untuk membahas ini. Di antaranya Pemerintah, pelaku industri pariwisata, hingga Konjen Tiongkok. Pertemuannya sendiri akan dilakukan sebelum tanggal 30 Oktober ini.
"Kebetulan komisi 2 yang menangani pariwisata masih di luar negeri," kata Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama, Senin (22/10) lalu.