Denpasar, IDN Times - Aksi people power yang rencananya digelar di Jakarta, Rabu (22/5), ternyata membuat kegelisahan tersendiri bagi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Ini disampaikan seorang sumber tepercaya IDN Times yang berada di Malaysia.
TKI yang enggan disebutkan namanya ini diketahui hendak mudik saat Hari Raya Idul Fitri mendatang di kampung halamannya, Flores, Nusa Tenggara Timur.
Pria yang sudah bertahun-tahun merantau ke Malaysia sebagai TKI ini menghubungi IDN Times untuk menanyakan kondisi di Indonesia terkait rencana aksi people power. Ia khawatir kalau aksi people power ini menghambat kepulangannya ke Indonesia. Rasa khawatirnya itu ia sampaikan ke IDN Times lewat telepon seluler, Selasa (21/5).
"Gimana kondisi di sana (Indonesia)? Kami dapat informasi ada aksi people power, kondisinya aman atau tidak? Saya mau pulang, tiket sudah saya beli," kata pria yang kini berusia sekitar 60 tahun itu memastikan.
TKI ini mengaku mengetahui rencana aksi people power di Indonesia dengan mengikuti perkembangan berita.
Sekadar diketahui, pria TKI ini rencananya akan pulang ke Indonesia menggunakan pesawat dari Bandara Internasional Kuala Lumpur tujuan Bandara International I Gusti Ngurah Rai, Bali. Setelah tiba di Bali sebagai tempat transitnya, Ia akan melanjutkan perjalanannya ke kampung halaman di Flores, NTT.
Seperti diketahui, sejumlah massa mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta untuk melakukan aksi people power, Rabu (22/5) ini. Mereka datang karena tidak menerima atas hasil rekapitulasi Pemilu.
Aksi ini justru mendapat penolakan dari berbagai pihak. Termasuk penolakan dari Bali. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bali menggelar aksi menolak people power di depan Monumen Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, Selasa (21/5) sore.
Menurut Koordinator aksi, I Wayan Darmayasa, people power sejatinya merupakan gerakan dari rakyat yang mengalami penderitaan.
"Kami juga melihat, people power itu selama ini dari rakyat. Penderitaan rakyat, misalnya rakyat kelaparan atau korupsi di negara-negara tertentu. Termasuk Indonesia, dan sejarah mencatat itu," ujarnya.
Para mahasiswa ini sebenarnya menilai people power termasuk gerakan yang sah-sah saja. Tapi alasannya harus jelas.
"Jadi sebenarnya kalau kami sendiri dari mahasiswa, people power saya kira sah-sah saja. Tapi yang penting alasan dari people power itu jelas. Dan kami mahasiswa dan pemuda itu sering sekali juga melaksanakan people power yang dibilang gerakan massa itu sendiri," sebut Darmayasa.