Tabanan, IDN Times - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tabanan terus melakukan pendataan dan penanganan dampak bencana alam akibat hujan deras yang terjadi, Senin (17/10/2022). Dari pendataan sementara, tercatat 100 titik lokasi bencana terjadi di Kabupaten Tabanan yang menyebar di 10 kecamatan.
Titik bencana terbanyak ada di empat kecamatan yakni Marga, Baturiti, Kediri, dan Penebel.
Kepala Pelaksana BPBD Tabanan, I Nyoman Sri Nadha Giri, mengatakan bencana yang terjadi pada Senin (17/10/2022) menyebabkan petugas TRC (tim reaksi cepat) BPBD Tabanan, hingga Rabu (19/10/2022), masih melakukan penanganan di sejumlah titik. Petugas BPBD menerapkan skala prioritas dalam penanganannya, seperti di jalur utama yang banyak dilintasi oleh kendaraan. Namun banyaknya titik bencana membuat petugas kewalahan.
"Pada Senin lalu petugas kewalahan karena hanya 25 orang yang aktif, sedangkan titik lokasi bencana menyebar di seluruh kecamatan. Selain itu, kami tidak punya alat berat penanganan bencana. Kami koordinasi dengan dinas terkait seperti PU ataupun menyewa agar cepat saja bisa tertangani," ujarnya, Rabu (19/10/2022).
Menurut Giri, 100 titik bencana yang terdata sementara bisa saja bertambah. Karena proses pendataannya masih dilakukan untuk mengetahui total kerugian dampak bencana alam.
"Masih ada sisa waktu tiga hari sampai dengan batas waktu tanggal 22 Oktober 2022 bagi perbekel atau kepala desa, serta camat merangkum data dampak bencana di wilayah masing-masing," katanya.
Masih ada dua kecamatan yang belum rampung pendataannya. Yaitu Kecamatan Marga, dan Kecamatan Selemadeg Barat.
"Seharusnya untuk Kecamatan Marga sudah selesai, hanya ada salah diinput manual. Sementara untuk Selemadeg Barat masih nihil laporan, padahal kenyataannya banyak kejadian di sana. Mungkin masih didata," tambahnya.
Setelah data terkumpul, proses verifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) dan BPBD Tabanan bisa secepatnya bisa dilakukan.
Dari data yang terkumpul tersebut, lanjut Giri, nantinya akan disaring penggunaan dana penanganannya, apakah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Provinsi Bali, Pemerintah Pusat, atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Terkait penanganan bencana kali ini, Pemerintah Kabupaten Tabanan menyiapkan dana bencana sebesar Rp 7 miliar. Pemanfaatan dana bencana akan menggunakan skala prioritas. Khususnya untuk perbaikan infrastruktur jalan penghubung. Sehingga arus penyaluran logistik tidak terhambat.
Selain dana bencana, upaya penanganan juga akan dilakukan dengan meminta bantuan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, BPBD Pusat dan Provinsi Bali, serta Badan Usaha milik Negara melalui program CSR.
"Bantuan pascabencana belum sepenuhnya ter-cover, seperti bencana jelang akhir tahun 2021. Sekarang ditambah bencana kali ini. Skala prioritas tentunya akan kami gunakan," jelas Giri.