Tinjau Sekolah Rakyat 17 Tabanan, Ombudsman Ungkap Sarpras yang Kurang

22 Okt 2025, 18:01 WIB

Ayu Afria Ulita Ermalia

Ombudsman Bali Sebut Sekolah Rakyat 17 Tabanan Kurang Fasilitas

Sekolah Rakyat 17 Tabanan (Dok. Istimewa)

Intinya sih...

Sekolah Rakyat 17 Tabanan menampung 75 siswa dari tiga kabupaten dan satu kota, dengan dua siswa difabel yang memerlukan pendampingan khusus.
Sarana dan prasarana seperti laboratorium IPA, TIK, ruang bimbingan konseling, serta peralatan olahraga belum tersedia di sekolah.
Siswa dididik kedisiplinan dengan batasan interaksi gawai, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan outing untuk mengatasi rasa jenuh siswa.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Tabanan, IDN Times - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti, mengatakan bahwa ada sejumlah sarana dan prasarana di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan yang perlu dilengkapi. Hal itu terungkap setelah meninjau langsung ke SRMP 17 Tabanan pada Selasa, 21 Oktober 2025.

"Hasil pemantauan menunjukkan masih terdapat sejumlah sarana dan prasarana yang perlu dilengkapi seperti laboratorium IPA, laboratorium TIK, ruang bimbingan konseling, serta peralatan olahraga belum tersedia," kata Sri Widhiyanti pada Rabu (22/10/2025).

Kunjungan tersebut menyoroti sejumlah aspek penting mulai dari fasilitas sekolah, kesejahteraan guru, hingga kondisi siswa yang membutuhkan perhatian khusus. Dia menambahkan, monitoring itu merupakan bagian dari upaya memastikan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan berjalan dengan baik.

1. Para siswa berasal dari tiga kabupaten dan satu kota

Sekolah Rakyat 17 Tabanan (Dok.IDN Times/istimewa)

Sekolah Rakyat 17 Tabanan saat ini menampung 75 siswa dari berbagai daerah, seperti dari Kabupaten Tabanan, Badung, Buleleng, dan Kota Denpasar. Mereka dibina dalam tiga rombongan belajar dengan dukungan 13 orang guru dan 16 tenaga kependidikan. Para siswa tinggal di asrama yang disediakan sekolah, dengan ruang belajar yang dinilai cukup memadai.

Dalam aspek inklusivitas, terdapat dua siswa difabel yang mengalami down syndrome dan kecemasan tinggi, sehingga memerlukan pendampingan khusus. Selain itu, 10 siswa masih mengalami kesulitan membaca, sehingga guru memanfaatkan jam kosong untuk memberikan bimbingan tambahan.

2. Sekolah memerlukan fasilitas belajar yang memadai

ilustrasi laboratorium (pexels.com/pixabay)

Sejumlah sarana dan prasarana yang perlu dilengkapi di antaranya fasilitas seperti laboratorium IPA, laboratorium TIK, ruang bimbingan konseling, serta peralatan olahraga belum tersedia. Kepada Ombudsman, pihak sekolah menjelaskan bahwa pengadaan fasilitas tersebut telah diajukan ke pemerintah pusat. Sementara peralatan dasar seperti meja dan kursi saat ini berasal dari bantuan Kementerian PUPR.

"Untuk sementara, sekolah hanya diperbolehkan membeli kebutuhan habis pakai seperti alat tulis kantor," ungkap Kepala TU SRMP 17 Tabanan, I Wayan Budi Artawan.

3. Siswa dididik kedisiplinan, interaksi dengan gawai dibatasi

ilustrasi menggunakan HP (unsplash.com/@jonasleupe)

Lebih lanjut, kata Sri Widhiyanti, meski dengan keterbatasan, semangat belajar siswa tetap tinggi. Sekolah menyediakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka, futsal, dan tari sebagai sarana pengembangan minat dan karakter. Guru Bimbingan Konseling (BK) juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental siswa. Tidak sedikit siswa yang mengeluhkan rasa jenuh dan rindu terhadap orangtua, mengingat seluruh siswa di asrama jauh dari keluarga.

Sebagai solusi, pihak sekolah mengadakan kegiatan outing ke tempat wisata dan kawasan konservasi penyu untuk memberi suasana belajar yang lebih menyenangkan.

Untuk menjaga kedisiplinan, sekolah menerapkan sejumlah aturan, antara lain batas penggunaan gawai hanya di jam-jam tetentu antara pukul 16.00 hingga 21.00 Wita, serta kewajiban membuat surat izin resmi bagi siswa yang ingin keluar lingkungan sekolah. Orangtua juga diberikan jadwal kunjungan rutin setiap Sabtu dan Minggu.

4. Kesejahteraan guru di sekolah rakyat perlu diperhatikan

Sekolah Rakyat 17 Tabanan (Dok.IDN Times/istimewa)

Sementara dari sisi kesejahteraan tenaga pendidik, para guru menyampaikan bahwa gaji rutin diterima dengan lancar, namun tunjangan tambahan belum diberikan. Sebagian guru mulai bertugas sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 14 Juli 2025.

Selain persoalan internal, identitas Sekolah Rakyat belum banyak diketahui oleh publik. Plang nama Sekolah Rakyat sebenarnya telah tersedia, namun belum terpasang di jalan utama.

Melalui kegiatan monitoring ini, Ombudsman RI Perwakilan Bali menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak dasar siswa dan guru, serta memastikan seluruh sekolah rakyat di Bali mendapat perhatian yang proporsional dari pemerintah.