Tata Ruang Laut Indonesia Dapat Sorotan di MSP Forum
Badung, IDN Times - Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO (UNESCO-IOC) dan The Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries of the European Commission (DG MARE) menggelar Marine Spatial (MSP) Forum atau Forum Perencanaan Ruang Laut internasional ke-6 di Bali pada 8-11 Oktober 2024.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo, mengatakan tema yang diusung tahun ini sejalan dengan upaya yang dilakukan KKP dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Satu di antaranya dengan penerapan perencanaan tata ruang laut yang baik di Indonesia. Tidak hanya mengeluarkan regulasi, perencanaan tata ruang laut yang baik di Indonesia juga didukung dengan hadirnya neraca sumber daya laut.
“Pertemuan ini juga akan menjadi ajang berbagi informasi pengalaman terkait implementasi MSP di level global, seperti implementasi Ocean Big Data dan Ocean Accounting,” ungkapnya, Selasa (8/10/2024).
1.Forum selaras dengan pilar tematik Indonesia dalam perencanaan ruang laut
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan MSP Forum ini diikuti oleh 115 peserta dari 51 negara, yang terdiri dari berbagai unsur mulai dari pemerintah, LSM, hingga pelaku usaha sektor swasta. Melalui pertemuan ini, para praktisi diharapkan akan berdiskusi dan menghasilkan rekomendasi untuk penguatan perencanaan ruang laut yang terkait 3 pilar tematik yang diusung pada tahun ini.
"Peta Jalan MSP yang diperbarui, yakni perlindungan dan pemulihan laut, perubahan iklim, dan ekonomi biru yang berkelanjutan," ungkapnya.
Dalam kesempatan ini, Indonesia juga akan menunjukkan strategi kepemimpinannya terkait kebijakan tata ruang laut kepada dunia international. Permasalahan tata ruang laut ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Satu di antaranya pertumbuhan umat manusia yang terus meningkat, ini yang menyebabkan tekanan terhadap ruang-ruang laut. Baik itu kepentingan budidaya, berburu ikan, dan kepentingan yang lain.
2.Sejumlah upaya Indonesia dalam tata ruang laut
Indonesia telah mencapai tonggak penting dalam perencanaan ruang laut dari tingkat lokal hingga nasional. Hingga tahun 2023, sebanyak 32 regulasi telah dibuat untuk penetapan rencana tata ruang laut dan rencana zonasi berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan daerah provinsi telah diselesaikan.
“Saat ini KKP tengah menyelesaikan regulasi untuk 21 lokasi lainnya,” ucapnya.
Selain itu, untuk meningkatkan kualitas rencana tata ruang laut, KKP saat ini juga tengah mengembangkan Ocean Big Data secara digital dan Neraca Sumber Daya Laut (Ocean Accounting). Data akan dibangun dilengkapi dengan teknologi canggih seperti radar, drone, hingga nano satelit.
“Berbagai upaya ini menjadi wujud tindakan Indonesia dalam memerangi ancaman global dengan memprioritaskan perlindungan laut untuk berkontribusi pada penyimpanan karbon, menekan laju perubahan iklim, dan mengelola perikanan untuk ketahanan pangan berkelanjutan,” terangnya.
3.Pengelolaan ruang laut berkelanjutan sesuai dengan visi KKP pada program Ekonomi Biru
Asisten Khusus Menteri Bidang Tugas Media dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto, menjelaskan penataan tata ruang laut menjadi upaya KKP dalam pengelolaan ruang laut berkelanjutan sesuai dengan visi KKP pada program Ekonomi Biru. Penataan ruang laut sangat penting dalam pengelolaan ruang laut serta sumber daya kelautan untuk menyelaraskan kesejahteraan tanpa melupakan aspek ekologi.
“Implementasi program Ekonomi Biru di Indonesia berfungsi untuk menyelaraskan aspek ekonomi dan ekologi. Penataan ruang laut juga penting untuk menjaga harmonisasi dalam pemanfaatan ruang laut dan menghindari terjadinya tumpang tindih kepentingan,” ungkapnya.
