Target Ambisius 32 Ribu Rumah Layak Huni di Bali Rampung Lima Tahun

Untuk memenuhi target ambisius percepatan kepemilikan rumah layak huni ini, Koster minta Pemerintah Pusat mengalokasikan pagu anggaran lebih banyak untuk Provinsi Bali pada 2026 mendatang. Koster yakin dengan anggaran memadai dan sinergi berbagai pihak, target 32 ribu rumah dapat terpenuhi.

"Mohon bisa dibantu lebih banyak di tahun 2026, sesuai dengan pagu, bersinergi dengan provinsi dan kabupaten/kota," harap Koster.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia (PKP RI), Maruarar Sirait, akan mempertimbangkan permohonan Koster untuk segera memperbaiki rumah tak layak huni dan kawasan kumuh di Bali secara bertahap.

“Di Bali, masih ada rumah tak layak huni dan kawasan kumuh dan kita akan perbaiki secara bertahap. Tadi saya mendapat laporan dari Wali Kota Denpasar kalau butuh 100 unit. Tahun depan langsung kita alokasikan anggaran untuk renovasi 100 rumah tak layak huni,” ujarnya.

Ia menegaskan Pemerintah Pusat berkomitmen menyediakan rumah layak huni dengan peningkatan alokasi anggaran untuk renovasi rumah tak layak huni.

“Tahun ini ada 45 ribu rumah dan tahun depan meningkat delapan kali lipat menjadi 400 ribu rumah. Ini membuktikan bahwa program Presiden Prabowo sangat pro rakyat,” kata Menteri yang karib disapa Ara ini.

Kepala Staf Kepresidenan RI, Muhammad Qodari, menyebutkan program KKP bertujuan memastikan masyarakat bisa memiliki rumah layak huni dengan skema pemerintah dan menghindari jeratan rentenir.

“Kita ingin memastikan rakyat Bali bisa miliki rumah dengan skema pemerintah. Mari kita sukseskan program ini dan pastikan KUR Perumahan sampai ke masyarakat dan tepat sasaran,” tutur Qodari.