Tantangan Menyiapkan Alat dan Sistem Peringatan Dini Banjir di Bali

31 Des 2025, 16:46 WIB

Ni Komang Yuko Utami

Kondisi tiang listrik miring pascabanjir di Denpasar. (IDN Times/Yuko Utami)

Intinya sih...

Tantangan pemasangan alat dan sistem peringatan dini banjir di Bali
Rantai informasi dan pemodelan risiko bencana banjir menjadi tantangan utama
Penempatan EWS, pemodelan dengan konteks perubahan iklim, dukungan anggaran pemerintah, dan keberlanjutan sistem bersama warga menjadi fokus peneliti

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Denpasar, IDN Times - Banjir Bali pada 10 September 2025, menuai berbagai sorotan tentang penanganan dan sistem peringatan dini banjir di Bali. Berdasarkan pemberitaan IDN Times sebelumnya, Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, Gede Teja menyampaikan Bali belum memiliki sistem peringatan dini bencana atau early warning system (EWS) banjir.

“Ya itu belum. Untuk warning luapan sungai, BWS punya tanggung jawab itu, tapi belum bisa juga dia,” kata Teja saat dihubungi pada Minggu (14/12/2025).

Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida Gunawan Suntoro mengatakan pemasangan alat EWS di Bali akan dilaksanakan antara tahun 2026 atau 2027. Menurutnya, pemasangan EWS harus tepat sasaran dan penuh perencanaan matang.

“Secara menyeluruh akan dilakukan perencanaan terlebih dahulu dan harapannya tahun 2026 akhir atau 2027 sudah dapat terpasang,” imbuhnya.

Bagaimana tantangan Bali menyiapkan alat dan sistem peringatan dini bencana banjir? Berikut penjelasan dari peneliti.

Tantangan rantai informasi dan pemodelan risiko bencana banjir

Banjir di kawasan Jalan Lettu Wayan Sutha, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. (Dok Istimewa/BPBD Gianyar)

Peneliti dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Bali, Oka Agastya menjelaskan, ada sederet tantangan dalam menyiapkan alat dan sistem peringatan dini banjir di Bali. EWS merupakan satu kesatuan sistem alat pemantauan fluktuasi muka air sungai dengan sistem peringatan dini bencana banjir. Namun, ada beberapa hal yang perlu perhatian sebelum dipasang, Oka menyebutnya dengan rantai informasi.

“Juga perlu dipikirkan rantai informasinya bagaimana informasi itu sampai ke masyarakat baik berupa sirine atau dalam bentuk informasi yang sifatnya SMS ataupun Whatsapp dan jaringan informasinya,” tutur Oka pada Minggu (28/12/2025).

Tantangan lainnya dalam mengelola EWS, terletak pada penempatan alat dengan pemodelan risiko bencana banjir. Ia berharap BWS Bali Penida dan BPBD Bali menjalin kolaborasi menyusun pemodelan risiko bencana banjir melalui peta risiko bencana inaRISK dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara BWS dapat menganalisis lewat dinamika hidrologi dan daerah aliran sungai (DAS).

“BWS mereka biasanya paham bagaimana dinamika hidrologi dan DAS ini yang perlu diintegrasikan sehingga menghasilkan model, karena biayanya yang cukup mahal dan alat terbatas maka penempatannya juga akan disesuaikan dengan model yang tadi,” imbuh Oka.

Penempatan EWS dan pemodelan dengan konteks perubahan iklim

ilustrasi hujan (pexels.com/Vlad Chețan)

Oka juga membahas posisi penempatan untuk memantau risiko bencana banjir. Pada kawasan DAS, titik hulu, tengah, dan hilir jadi bagian krusial untuk memasang EWS. Ketiga titik tersebut jadi krusial agar mendapatkan integrasi data yang baik.

“Dan mendapatkan nilai threshold atau kalau kita bisa bilangnya kira-kira di momen seperti apa harus diaktifkan sirinenya jadi memberikan model yang lebih baik,” ujar Oka.

Sementara itu, pihak BWS Bali Penida menargetkan tiga kawasan untuk dipasang EWS, yakni Tukad Badung, Tukad Mati, dan Tukad Ayung. Oka menyoroti juga tentang memasukkan konteks perubahan iklim dalam pemodelan risiko bencana. Ini bertujuan agar kinerja EWS semakin maksimal dengan menangkap berbagai potensi, seperti intensitas curah hujan tinggi akibat perubahan iklim.

“Kalau bicara tentang model harusnya dalam memodelkan risiko bencananya ke depan memang perlu memasukkan konteks perubahan iklim,” tegasnya.

Dukungan anggaran pemerintah dan keberlanjutan sistem bersama warga

Kondisi Bale Banjar Tohpati, Kesiman Kertalangu menjadi satu posko bencana banjir di Denpasar. (IDN Times/Yuko Utami)

Bagi Oka, pengadaan alat dan sistem EWS harus menjadi perhatian pemerintah, sebab kapasitas anggaran yang seharusnya memadai. Satu sisi, jika alat sudah tersedia dan terpasang, proses pemeliharaan yang berkelanjutan jadi tantangan lainnya. Perbaikan alat EWS jika terjadi kerusakan, amat krusial agar tidak menimbulkan informasi kebencanaan yang salah dan tidak tepat.

Sisi lainnya, keterlibatan masyarakat dari desa adat maupun desa dinas lokasi penempatan EWS jadi krusial. BPBD Bali maupun BWS Bali Penida dapat membina masyarakat yang wilayahnya terpasang EWS untuk mengecek alat secara berkala. Skema pembekalan perawatan alat EWS ini dapat dilakukan melalui Destana atau desa tangguh bencana.

Oka menekankan, EWS dapat efektif jika penggunaannya melibatkan satu kesatuan sistem keberlanjutan dengan melibatkan masyarakat.

“Alatnya seperti itu dalam satu kesatuan sistem, paling penting juga ada keterlibatan masyarakat sebagai pengguna yang menjaga dan merawat alat early warning systemnya,” ujar Oka.