Tak Sesuai Tri Hita Karana, Serikat Pekerja di Bali Tolak Omnibus Law

Sebagai masyarakat Bali, mereka menolak keras dan tidak membutuhkan undang-undang Omnibus Law. Mereka menilai dari beberapa rancangan, khususnya cipta kerja, banyak hak-hak buruh yang diamputasi oleh pemerintah.

“Contohnya gini. Terkait dengan hubungan kerja, di situ sangat mengkhawatirkan di Bali khususnya tidak ada pekerja permanen lagi. Jadi statusnya menjadi pekerja kontrak atau PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Ini kan menjadi masalah buat masyarakat Bali khususnya. Karena bagaimana pun kami melihat undang-undang Omnibus Law ini bertentangan dengan konsep Tri Hita Karana dalam ajaran Hindu kami,” paparnya.

Selanjutnya terkait jam kerja. Menurut Rai Budi, pekerja hanya bekerja 40 jam per minggu di peraturan sebelumnya. Namun dalam rancangan undang-undang Omnibus Law, jam kerjanya menjadi tidak terbatas. Tidak ada jam kerja lembur, hingga hak cuti yang dihilangkan. Termasuk juga hak akan pesangon bagi para pekerja.

“Ini sangat fatal apabila undang-undang Omnibus Law ini benar diwujudkan. Akan berdampak buruk bagi iklim ketenagakerjaan di Bali,” tegasnya.

FSPM Regional Bali sendiri telah beranggotakan 2500 orang. Mereka sepakat menuntut Gubernur Bali, I Wayan Koster, agar berkirim surat ke Jakarta terkait penolakan terhadap Omnibus Law.

“Bali tidak membutuhkan undang-undang Omnibus Law. Bali sudah memiliki peraturan daerah untuk penyelenggaraan ketenagakerjaan. Jadi hanya cukup dengan itu saja masyarakat Bali sudah bisa terlindungi hubungan kerjanya di masa mendatang,” terangnya.

Koalisi masyarakat Bali ini mengaku akan terus melakukan aksi, menyuarakan dan melakukan perlawanan hingga benar-benar Gubernur Koster menyampaikan aspirasi masyarakat Bali untuk menolak Omnibus Law.

“Kita dipaksa menjadi negara industri ya. Padahal sebenarnya kalau melihat Indonesia pada umumnya kita memiliki sumber devisa yang sangat banyak. Baik pertambangan, perminyakan dan juga pertanian dan sumberdaya laut yang sangat luas. Kenapa kita dipaksa menjadi negara industri,” ujar dia.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Arda, menyampaikan aspirasi koalisi masyarakat Bali tersebut sudah ia sampaikan kepada Gubernur Bali sejak aksi damainya yang pertama.

“Keinginan dia sudah kami laporkan pimpinan. Gubernur merespon meminta perwakilan bertemu dengan Kadis dulu. Tanggal 26 Februari sudah kami telepon tetapi mereka belum bisa bertemu,” ungkap Ngurah Arda.

Ia menilai Gubernur Bali berkenan untuk bertemu perwakilan FSPM. Namun koalisi masyarakat Bali enggan jika pertemuan hanya melalui perwakilan FSPM saja. Koalisi ini meminta agar Gubernur langsung bertatap muka dengan mereka semua.

“Hari ini berubah lagi, maunya semua bertemu dengan Gubernur. Sementara Gubernur kan schedule-nya padat. Padat sekali. Sudah disampaikan hari ini belum bisa menerima mereka,” katanya.