Denpasar, IDN Times - Tabloid Indonesia Barokah kini sudah memasuki wilayah Bali. Hal ini diungkapkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali.
"Oh iya itu betul di Kantor Pos. Di Jembrana ada, di Denpasar, ada di Singaraja ada, di Karangasem juga ada," kata Wayan Wirka, Koordinator Divisi (Kordiv) Bawaslu Bali, Kamis (31/1) siang.
Tabloid-tabloid ini ternyata sudah ada alamat yang dituju. Ke manakah tabloid-tabloid tersebut akan diedarkan?
Berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak Kantor Pos dan Giro Negara, tabloid tersebut dikirim dari Redaksi Tabloid Indonesia Barokah yang beralamat di Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat.
Paket tersebut ditujukan ke beberapa alamat di wilayah Kabupaten Jembrana. Antara lain:
Tabloid ini sudah tersebar di empat Kota/Kabupaten. Dari data sementara, yang sudah terdistribusi di Denpasar sebanyak enam eks, Jembrana enam eks, Buleleng delapan eks, dan Karangasem dua eks.
Sementara yang belum terdistribusi berada di Kantor Pos Jembrana berjumlah 19 paket. Sebagai catatan, satu paket berisi dua hingga tiga eksemplar. Satu eksemplar berisi 42 tabloid.
Berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Pers yang digelar pada Selasa (29/1), memutuskan bahwa Tabloid Indonesia Barokah tidak memenuhi syarat-syarat sebagai perusahaan pers. Artinya, tabloid itu tidak termasuk dalam produk jurnalistik. Syarat-syarat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Peraturan Dewan Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
“(Tabloid Indonesia Barokah) bukan produk jurnalistik,” kata Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo saat dihubungi IDN Times pada Rabu (30/1).
Menurut Dewan Pers, dari sisi administrasi dan konten, Indonesia Barokah tidak termasuk dalam kategori pers.
Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, mengatakan pihaknya masih menyelidiki siapa dalang pembuat majalah Tabloid Indonesia Barokah, dan sudah meminta kepolisian bantuan untuk menginvestigasinya juga.
"Kami minta pada polisi untuk melakukan investigasi, kami juga melakukan investigasi dengan kemampuan yang kami miliki untuk mengetahui siapa di balik itu," ujarnya di Kantor RRI, Jakarta Pusat, Selasa (29/1) lalu.
Bawaslu memastikan, pihaknya belum menemukan adanya pelanggaran pidana Pemilu, dan unsur menghina atau ujaran kebencian dalam tabloid tersebut.
"Pada saat kemarin kami melihat bahwa isi daripada Indonesia Barokah itu belum melanggar pasal 280 terkait dengan menghina ataupun ujaran kebencian," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Direktur Komunikasi Politik Joko 'Jokowi' Widodo-Ma'ruf Amin, Ipang Wahid, mengakui bahwa situs Indonesiabarokah.com dikelola oleh staf kantornya yang bernama Nizar.
Saat itu Ipang mengakui jika Nizar membeli hosting itu tidak serta merta karena membuat situs khusus Indonesiabarokah.com, tapi memang digunakan untuk kegiatan kantor secara umum.
"Lantas buat yang bertanya, kenapa alamat emailnya diganti? Itu adalah reaksi kawan-kawan pembuat website yang panik, takut menyusahkan Mas Ipang. Dan mereka pun, langsung mengganti servernya ke server mereka sendiri,” terang dia.
Meski mengakui situs itu dikelola oleh stafnya, Ipang membantah tuduhan kalau ia berada di balik beredarnya Tabloid Indonesia Barokah (IB).
"Saya tegaskan sekali lagi bahwa saya bukan pembuat Tabloid Indonesia Barokah. Saya juga tidak tahu menahu tentang siapa yang nulis, siapa yang buat, siapa yang cetak," kata Ipang dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Selasa (29/1) lalu.