Tabanan, IDN Times - Untuk mengintegrasikan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan membangun Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP). Gedung itu diresmikan sekaligus dalam memperingati HUT ke-531 Kota Singasana Tabanan.
Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, telah meresmikan MPP yang ada di Jl Gatot Subroto 11, Sanggulan, Kediri, Tabanan. Masyarakat Tabanan pun sudah bisa mengakses layanan di MPP.
Bupati Sanjaya mengatakan, MPP itu menjadi simbol komitmen Pemerintah Kabupaten Pemkab Tabanan dalam mempercepat transformasi pelayanan publik yang cepat, mudah, serta tertintegrasi dengan berbagai instansi yang terlibat.
"Kehadiran MPP di Tabanan merupakan upaya untuk mengedepankan pelayanan masyarakat yang lebih baik, cepat, dan terintegrasi," kata Sanjaya.
Bupati Sanjaya menekankan bahwa MPP itu juga diharapkan menjadi solusi progresif dalam mereformasi birokrasi dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
“Saya harapkan kehadiran MPP ini dapat menjadi hadiah persembahan terbaik bagi masyarakat Tabanan, di tengah momen perayaan HUT Kota Singasana ke-531 ini," ungkapnya.
Lebih lanjut, Bupati Sanjaya menjelaskan bahwa MPP ini tidak hanya menyediakan layanan administrasi, tetapi juga fasilitas penunjang bagi masyarakat seperti tempat beribadah dan kantin. Ke depan Pemkab Tabanan akan terus memperbaiki dan menambah fasilitas di MPP ini, sehingga benar-benar menjadi gedung yang dapat melayani masyarakat dengan optimal.
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), I Gusti Ngurah Supanji, memaparkan gedung MPP dibangun di atas lahan seluas 2,1 hektare. Gedung ini terdiri dari dua lantai dan basement.
Lantai pertama diperuntukkan bagi pelayanan publik dengan 17 gerai dan 3 ruang pelayanan. Lantai kedua digunakan untuk administrasi perkantoran DPMPTSP, sementara basement menyediakan fasilitas kantin dan musala.
Saat ini, sudah ada 17 instansi yang tergabung dalam MPP, termasuk 3 instansi pusat seperti Kejaksaan, Kantor Kementerian Agama, dan Kantor Pertanahan, serta 8 instansi perangkat daerah, 2 lembaga negara, 1 BUMN, dan 3 BUMD.
"Adapun tujuan utama pembangunan MPP adalah untuk mengintegrasikan pelayanan publik yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi dan lembaga, baik BUMN, BUMD, maupun swasta, guna meningkatkan efisiensi, kemudahan akses, serta kenyamanan masyarakat," ujarnya.