Tabanan, IDN Times - Dalam rangka mendekatkan pelayanan perizinan terutama menyentuh UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tabanan gencar melakukan kegiatan jemput bola layanan perizinan para pelaku usaha di sejumlah desa.
Model layanan inovasi tersebut dinamakan Jineng (Jembatan Interaksi Pelayanan dan Pengaduan). Seperti apa ya layanan ini?
Kepala DPMPTSP Tabanan melalui Kabid Pelayanan Perizinan, I Kadek Suardana Dwi Putra, menjelaskan layanan jemput bola ini digelar agar para pemohon lebih mudah mengurus perizinan usaha secara lebih lengkap. Selama ini pengurusan perizinan dilaksanakan di Kantor DPMPTSP Tabanan. Dengam adanya Jineng, maka nantinya pihak DPMPTSP Tabanan yang akan menjemput dan mendekati pemohon.
"Meski ada layanan jemput bola, layanan di kantor tetap ada," ujarnya Kamis (2/3/2023).
Layanan jemput bola ini minimal dapat membantu masyarakat, terutama UMKM yang kegiatan usahanya masuk dalam risiko rendah dan menengah rendah agar mereka memiliki legalitas usaha, serta bisa langsung terbit di tempat.
“Untuk UMKM risiko rendah dan menengah rendah, izin usahanya bisa langsung terbit tanpa ada pengulangan persyaratan terlebih dahulu,” paparnya.
Dwi melanjutkan, inovasi Jineng ini muncul sejak peralihan ke sistem OSS (sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik), di mana layanan dilakukan secara mandiri atau self service.
"Semuanya sudah diakomodir. Mulai tata cara, termasuk mekanisme dan penerbitannya diatur oleh sistem dan harus oleh pelaku usahanya langsung," katanya.
Namun dalam perjalanannya, banyak masyarakat yang belum paham teknologi, sehingga masih membutuhkan layanan perbantuan.
“ Kami langsung datang ke desa atau disinergikan dengan kegiatan bupati ngantor di desa. Sifatnya perbantuan dan bertatap muka langsung dengan pelaku usaha,” terangnya.
Layanan Jineng ini juga menjadi momentum pihak DPMPTSP Tabanan untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat izin usaha. Sebab sejauh ini masih ada masyarakat yang belum paham manfaatnya perizinan usaha. Dwi menilai, masih banyak pelaku usaha seperti warung-warung kecil yang memang tidak pernah mengurus legalitas usahanya.
"Mereka beranggapan buat apa mengurus izin, kecuali membutuhkan untuk aksesibilitas kredit ataupun amprah untuk kegiatan usaha. Ini yang ingin kami dorong pada seluruh masyarakat Tabanan agar tertib izin, memiliki legalitas usaha, karena manfaatnya banyak sekali,” jelasnya.
Target capaian inovasi daerah ini pun sudah dipasangkan sebanyak 25 desa pada tahun 2023. Sampai akhir Februari 2023, sudah terselenggara di enam desa yakni Desa Munduktemu, Desa Cepaka, Desa Dajan Peken, Desa Tegallinggah, Desa Perean Tengah, dan Desa Pitra.
“Kami inginnya pemerataan semua kecamatan ada, tidak memandang jauh dekat. Desa yang dipilih adalah desa yang paling banyak peminta layanan perbantuan untuk pendaftaran izin usaha,” ujar Dwi.