Klungkung, IDN Times - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Klungkung melakukan pertemuan dengan Solidaritas Warga Anti Paedofilia (SWAP) di Kantor DPRD Klungkung, Senin (28/2) pagi. Selama pertemuan itu, SWAP menilai Kepolisian Daerah (Polda) Bali masih lamban untuk mengungkap dugaan kasus paedoifl yang terjadi ashram Klungkung.
SWAP meminta supaya dewan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) supaya kasus ini bisa diatensi.
SWAP diterima oleh Ketua Komisi II, Komang Suantara dan Artison Andarawarta. Mereka lantas menyerahkan sejumlah data dan dokumen yang berisi catatan kronologis dari dugaan kasus paedofil di ashram.
"Kami sudah serahkan catatan berupa konologis kejadian itu ke anggota dewan. Catatan itu berisi tanda tangan saya, yang artinya bisa saya pertanggungjawabkan," ujar Perwakilan SWAP, Siti Sapurah saat ditemui di Kantor DPRD Klungkung.
Catatan kronologis itu nantinya bisa menjadi acuan anggota dewan untuk mengatensi dugaan kasus tersebut. Terlebih kasus ini terjadi di Klungkung yang sudah menjadi kabupaten layak anak.
"Sangat ironis jika isu ini liar dan terjadi di Klungkung, yang sudah ditetapkan sebagai kota layak anak," jelas Ketua Komisi II DPRD Klungkung, I Komang Suantara.
Advokat yang konsen terhadap perempuan dan anak ini berharap agar Komisi II DPRD Klungkung segera membentuk pansus untuk mengantensi dugaan kasus paedofil tersebut.
"Saya rasa jika dewan membentuk pansus, pihak kepolisian bisa lebih aktif lagi bekerja dalam mengungkap kasus ini," jelas perempuan yang akrab disapa Ipung ini.
Sementara itu Ketua Komisi II DPRD, I Komang Suantara, menegaskan sebelum membentuk pansus, pihaknya akan membahas kasus ini dulu bersama Badan Musyawarah (Bamus) sembari mempelajari kronologis yang telah diberikan oleh SWAP.
"Ini kan harus kami telusuri dulu korbannya siapa, bagaimana untuk bertemu korban ini. Kita juga tidak buru-buru bentuk pansus. Tapi kita akan telusuri ini berbekal dokumen kronologis yang diberikan SWAP," terang Komang Suantara.
Seusai pertemuan itu, Komang Suantara berencana akan menggelar rapat terbatas dengan mendatangkan pihak-pihak terkait kasus ini. Seperti pihak ashram hingga SWAP sesuai orang-orang yang tercantum dalam kronologis catatan SWAP.
"Sebelum dibuat pansus ini, pihak-pihak terkait akan kami panggil dalam rapat dengar pendapat. Setiap pihak-pihak terkait akan kami kumpulkan jadi satu, sehingga dugaan kasus ini ada titik terang," tegasnya.
Ipung mengungkapkan, kepolisian harus serius menindaklanjuti kasus ini meskipun belum ada laporan dari pihak korban. Apalagi Ipung mengaku sudah dipanggil dan dimintai keterangan oleh Polda Bali.
"Saya sudah serahkan nama-nama pihak terkait, yang dapat dipanggil untuk mencari keberadaan korban. Saya rasa Polda bekerja agak lamban," terangnya.
Walau sudah menemukan jejak korban, pihaknya tidak mau terburu-buru memunculkannya ke publik. Hal ini untuk menghindari adanya tekanan atau intimidasi dari sejumlah pihak.
"Kami khawatir nanti ada yang mengintimidasi korban, dan kasus ini jadi semakin buyar," jelasnya.
Bagaimana bila para pihak yang tercantum dalam catatan SWAP itu menutup kejahatan ini? "Tadi dewan sempat bertanya sama saya. Jika seseorang menyembunyikan kejahatan ada pidananya? Saya jawab iya," kata Ipung.