Infografis anggaran makanan bergizi gratis (MBG). (IDN Times/IDN Times/Aditya Pratama)
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bali, I Nyoman Gede Anom, mengungkap bahwa Bali memiliki satuan tugas (satgas) yang satu di antaranya bertugas melaksanakan monitoring dan evaluasi. Satgas tersebut merupakan gabungan dari berbagai dinas hingga Kamar Dagang dan Industri Bali.
Satgas telah memonitoring dan mengevaluasi beberapa SPPG dan memantau pembagian MBG ke sekolah penerima. Dari hasil tersebut, diungkapnya ada beberapa temuan yang menjadi catatan untuk ditindaklanjuti seperti pembuangan limbah cair, dan pest control yang harus dibenahi.
"Keluhan dari anak-anak sekolah sudah langsung kami koordinasikan dengan SPPI selaku pimpinan SPPG, seperti porsi yang kurang, terkadang container makanan tidak bersih atau makanan yang berbau. Kondisi di atas kami berikan waktu ke SPPG untuk menindaklajuti dan kami follow up tujuh hari setelah monev (monitoring dan evaluasi), baik secara langsung maupun secara online," jelasnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Bali, Kombespol Arisandy mengatakan Polda Bali memiliki dua SPPG di Denpasar dan Kabupaten Jembrana. Kedua SPPG tersebut menjadi fokus kepolisian dalam hal jaminan higienis makanan.
"Sebelum makanan didistribusi akan dicek dulu oleh Tim Secutiry Food dari Biddokkes Polda Bali," katanya.